Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Kandriana, Muhammad
Universitas Muhammadiyah Bima
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
FILSAFAT HUKUM EKONOMI BIRU: MENUJU FORMULASI IUS CONSTITUENDUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT INDONESIA Kandriana, Muhammad
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 3: Aspek Hukum Pengembangan Ekonomi Biru
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i3.2302

Abstract

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi laut yang besar untuk dikembangkan melalui konsep ekonomi biru. Namun, regulasi yang ada masih bersifat sektoral, tumpang tindih, dan belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Permasalahan utama yang muncul adalah lemahnya perlindungan ekosistem, konflik kepentingan pembangunan dan lingkungan, serta belum adanya lex specialis yang mengatur secara komprehensif mengenai ekonomi biru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan, serta didukung bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa filsafat hukum ekonomi biru harus berlandaskan pada tiga aspek, yaitu ontologis (laut sebagai entitas ekologis dan sumber kehidupan), epistemologis (cara pandang hukum terhadap laut sebagai ruang ekonomi sekaligus ekologi), dan aksiologis (keadilan antar generasi serta pembangunan berkelanjutan). Kesimpulannya, pengaturan ekonomi biru di Indonesia masih parsial dan memerlukan formulasi ius constituendum berupa pembentukan lex specialis yang menekankan keberlanjutan ekologis, partisipasi masyarakat pesisir, dan kedaulatan maritim. Saran penelitian ini adalah perlunya pembaruan hukum nasional melalui regulasi khusus ekonomi biru yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan instrumen hukum internasional.
Co-Authors