<![CDATA[Belanja pegawai merupakan komponen terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sorong Selatan. Proporsi belanja pegawai yang terlalu tinggi sering kali berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada standar kesehatan fiskal yang ditetapkan Kementerian Keuangan, idealnya belanja pegawai tidak melebihi batas tertentu agar kapasitas fiskal tetap sehat dan berkelanjutan. Namun, dinamika kebutuhan birokrasi, penataan kelembagaan, dan peningkatan jumlah pegawai masih menjadi tantangan yang memengaruhi proporsi belanja pegawai di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proporsi belanja pegawai terhadap standar kesehatan fiskal pemerintah daerah pada APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio keuangan daerah, dokumentasi APBD, dan perbandingan terhadap indikator kesehatan fiskal yang berlaku. Kebaruan penelitian (novelty) terletak pada fokus evaluasi terhadap APBD terbaru (Tahun Anggaran 2025) serta pemetaan implikasinya terhadap ruang fiskal jangka menengah daerah. Penelitian ini menawarkan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategi penataan belanja yang lebih efisien, termasuk penguatan value for money, pengendalian belanja pegawai, dan optimalisasi belanja produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi belanja pegawai masih berada pada kategori kurang sehat, sehingga berdampak pada kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan kebijakan pengendalian belanja pegawai dan optimalisasi komposisi belanja yang lebih sehat dan berkelanjutan.]]>
