Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Paris Langkis
Tuarita, Juniyanti
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
HAMBATAN SOSIAL DAN TEKNIS DALAM IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI WILAYAH 5T: STUDI KASUS IMEKKO, SORONG SELATAN Tuarita, Juniyanti; Banda, Abdulatip; Lusida, Nensy
Jurnal Paris Langkis Vol 5 No 2 (2025): Edisi Maret 2025
Publisher : PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/paris.v5i2.22307

Abstract

Transformasi layanan administrasi kependudukan menuju sistem digital menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Salah satu upaya konkret dalam hal ini adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Kementerian Dalam Negeri. IKD dirancang untuk menggantikan KTP fisik dan memberikan kemudahan akses identitas secara daring. Namun, dalam pelaksanaannya di wilayah tertinggal seperti IMEKKO (Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda, dan sekitarnya) di Kabupaten Sorong Selatan, implementasi IKD menghadapi berbagai hambatan sosial dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat dan aparatur Dukcapil, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan sosial mencakup rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital, serta belum optimalnya sosialisasi dari pemerintah. Sementara itu, hambatan teknis meliputi keterbatasan jaringan internet, infrastruktur digital yang minim, serta kurangnya perangkat dan kompetensi teknis pada aparatur pelaksana. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya pendekatan adaptif berbasis lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan infrastruktur digital sebagai solusi implementatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah 5T.
Implementasi Kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan: (Studi Kasus: SD Inpres 11 Konda, Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan) Yustianto T, Yustianto T; Tuarita, Juniyanti; Kondologit, Yulian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i4.1430

Abstract

Kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) telah dilaksanakan di Kabupaten Sorong Selatan dengan menunjuk SD Inpres 11 Konda sebagai pilot project. Pelaksanaan program SSH di Sorong Selatan sangat penting mengingat angka partisipasi kasar pendidikan di Sorong Selatan sangat rendah yang disebabkan oleh banyaknya anak-anak usia sekolah yang putus sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) bagaimana implementasi program SHH yang ada di SD Inpres 11 Konda Sorong Selatan; dan (2) apa kendala penerapan SSH di SD Inpres 11 Konda Sorong Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian studi kasus, dimana data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan studi literatur, kemudian dialisis dengan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Dengan adanya SSH di SD Inpres 11 Konda, angka partisipasi pendidikan anak usia sekolah mengalami kenaikan. Sejak dilaksanakan pertama kali tahun 2022 sampai tahun 2024 ini, SD Inpres 11 Konda telah menerima sebanyak 39 orang anak usia sekolah yang sebelumnya putus sekolah; dan (2) Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan SSH di SD Inpres 11 konda, diantaranya adalah berkaitan dengan kurikulum dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu, perlu penyusunan kurikulum sesuai dengan konsep SSH sebagaimana konsep awal SSH pertama kali dicetuskan di Sorong Selatan. Selanjutnya melakukan pelatihan adaptasi sistem mengajar SSH kepada seluruh guru yang ada di Sorong Selatan
Evaluasi Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Standar Kesehatan Fiskal Daerah: Studi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025 Tuarita, Juniyanti; Abdulatip Banda; Saiful
Jurnal Paris Langkis Vol 6 No 1 (2025): Edisi Agustus 2025
Publisher : PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/parislangkis.v6i1.24081

Abstract

Belanja pegawai merupakan komponen terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sorong Selatan. Proporsi belanja pegawai yang terlalu tinggi sering kali berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada standar kesehatan fiskal yang ditetapkan Kementerian Keuangan, idealnya belanja pegawai tidak melebihi batas tertentu agar kapasitas fiskal tetap sehat dan berkelanjutan. Namun, dinamika kebutuhan birokrasi, penataan kelembagaan, dan peningkatan jumlah pegawai masih menjadi tantangan yang memengaruhi proporsi belanja pegawai di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proporsi belanja pegawai terhadap standar kesehatan fiskal pemerintah daerah pada APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio keuangan daerah, dokumentasi APBD, dan perbandingan terhadap indikator kesehatan fiskal yang berlaku. Kebaruan penelitian (novelty) terletak pada fokus evaluasi terhadap APBD terbaru (Tahun Anggaran 2025) serta pemetaan implikasinya terhadap ruang fiskal jangka menengah daerah. Penelitian ini menawarkan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategi penataan belanja yang lebih efisien, termasuk penguatan value for money, pengendalian belanja pegawai, dan optimalisasi belanja produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi belanja pegawai masih berada pada kategori kurang sehat, sehingga berdampak pada kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan kebijakan pengendalian belanja pegawai dan optimalisasi komposisi belanja yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Co-Authors Abdulatip Banda Banda, Abdulatip Kondologit, Yulian Lusida, Nensy Saiful Yustianto T, Yustianto T