Garuda - Garba Rujukan Digital

HAMBATAN SOSIAL DAN TEKNIS DALAM IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI WILAYAH 5T: STUDI KASUS IMEKKO, SORONG SELATAN Tuarita, Juniyanti; Banda, Abdulatip; Lusida, Nensy
Jurnal Paris Langkis Vol 5 No 2 (2025): Edisi Maret 2025
Publisher : PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/paris.v5i2.22307

Transformasi layanan administrasi kependudukan menuju sistem digital menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Salah satu upaya konkret dalam hal ini adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Kementerian Dalam Negeri. IKD dirancang untuk menggantikan KTP fisik dan memberikan kemudahan akses identitas secara daring. Namun, dalam pelaksanaannya di wilayah tertinggal seperti IMEKKO (Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda, dan sekitarnya) di Kabupaten Sorong Selatan, implementasi IKD menghadapi berbagai hambatan sosial dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat dan aparatur Dukcapil, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan sosial mencakup rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital, serta belum optimalnya sosialisasi dari pemerintah. Sementara itu, hambatan teknis meliputi keterbatasan jaringan internet, infrastruktur digital yang minim, serta kurangnya perangkat dan kompetensi teknis pada aparatur pelaksana. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya pendekatan adaptif berbasis lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan infrastruktur digital sebagai solusi implementatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah 5T.

Implementasi Kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan: (Studi Kasus: SD Inpres 11 Konda, Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan) Yustianto T, Yustianto T; Tuarita, Juniyanti; Kondologit, Yulian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i4.1430

Kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) telah dilaksanakan di Kabupaten Sorong Selatan dengan menunjuk SD Inpres 11 Konda sebagai pilot project. Pelaksanaan program SSH di Sorong Selatan sangat penting mengingat angka partisipasi kasar pendidikan di Sorong Selatan sangat rendah yang disebabkan oleh banyaknya anak-anak usia sekolah yang putus sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) bagaimana implementasi program SHH yang ada di SD Inpres 11 Konda Sorong Selatan; dan (2) apa kendala penerapan SSH di SD Inpres 11 Konda Sorong Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian studi kasus, dimana data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan studi literatur, kemudian dialisis dengan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Dengan adanya SSH di SD Inpres 11 Konda, angka partisipasi pendidikan anak usia sekolah mengalami kenaikan. Sejak dilaksanakan pertama kali tahun 2022 sampai tahun 2024 ini, SD Inpres 11 Konda telah menerima sebanyak 39 orang anak usia sekolah yang sebelumnya putus sekolah; dan (2) Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan SSH di SD Inpres 11 konda, diantaranya adalah berkaitan dengan kurikulum dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu, perlu penyusunan kurikulum sesuai dengan konsep SSH sebagaimana konsep awal SSH pertama kali dicetuskan di Sorong Selatan. Selanjutnya melakukan pelatihan adaptasi sistem mengajar SSH kepada seluruh guru yang ada di Sorong Selatan

Evaluasi Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Standar Kesehatan Fiskal Daerah: Studi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025 Tuarita, Juniyanti; Abdulatip Banda; Saiful
Jurnal Paris Langkis Vol 6 No 1 (2025): Edisi Agustus 2025
Publisher : PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/parislangkis.v6i1.24081

Belanja pegawai merupakan komponen terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sorong Selatan. Proporsi belanja pegawai yang terlalu tinggi sering kali berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada standar kesehatan fiskal yang ditetapkan Kementerian Keuangan, idealnya belanja pegawai tidak melebihi batas tertentu agar kapasitas fiskal tetap sehat dan berkelanjutan. Namun, dinamika kebutuhan birokrasi, penataan kelembagaan, dan peningkatan jumlah pegawai masih menjadi tantangan yang memengaruhi proporsi belanja pegawai di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proporsi belanja pegawai terhadap standar kesehatan fiskal pemerintah daerah pada APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio keuangan daerah, dokumentasi APBD, dan perbandingan terhadap indikator kesehatan fiskal yang berlaku. Kebaruan penelitian (novelty) terletak pada fokus evaluasi terhadap APBD terbaru (Tahun Anggaran 2025) serta pemetaan implikasinya terhadap ruang fiskal jangka menengah daerah. Penelitian ini menawarkan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategi penataan belanja yang lebih efisien, termasuk penguatan value for money, pengendalian belanja pegawai, dan optimalisasi belanja produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi belanja pegawai masih berada pada kategori kurang sehat, sehingga berdampak pada kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan kebijakan pengendalian belanja pegawai dan optimalisasi komposisi belanja yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dinamika Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Urgensi Pengangkatan Karyawan SPPG menjadi PPPK) Lusida, Nensy; Tuarita, Juniyanti
Jurnal Paris Langkis Vol 6 No 2 (2026): Edisi Maret 2026
Publisher : PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/parislangkis.v6i2.24887

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program prioritas di Indonesia saat ini. Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung program tersebut adalah mengangkat karyawan SPPG menjadi PPPK. SPPG merupakan pelaksana program makan bergizi gratis yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional. Implementasi kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK menimbulkan beragam polemik dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Peneliti juga berupaya menggali urgensi dari kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beragam polemik yang muncul dari kalangan masyarakat didasarkan pada prinsip keadilan, kesesuaian dengan peraturan perundang– undangan berkaitan dengan pengangkatan karyawan swasta yang digaji oleh negara dan mekanisme pengangkatan yang masih perlu dikaji ulang dengan sebaik- baiknya. Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK memiliki konsekuensi karena berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Implikasi dari temuan ini menekankan bahwa suatu kebijakan semestinya mampu mendistribusikan barang dan kehormatan kepada masyarakat dengan adil. Sehingga, masyarakat dapat merasakan bagian yang sama karena adanya kepastian, kejelasan dan ketepatan dari suatu kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan publik sehingga mampu memahami dinamika dari implementasi kebijakan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAMBANNYA PROSES PEMILIHAN RAJA DI NEGERI TIAL KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH Tuarita, Juniyanti; Lusida, Nensy
Jurnal Administrasi Terapan Vol. 1 (2022): Jurnal Administrasi Terapan
Publisher : P3M Politeknik Negeri Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31959/jat.v1i1.1806

The study entitled "Factors Affecting the Slow Process of the King's Election in the Tial Country of Salahutu Subdistrict Central Maluku Regency". The problems to be solved in this study are What Are the Factors Affecting the Slow Process of the King's Election in the Tial Country of Salahutu, Central Maluku Regency? The objectives of this study can be stated as follows: a. As material for information to be used as a reference for further research. b. Adding to public (academic) discourse for the development of Government Science, which deals with factors that influence the slow pace of the King's election process in Tial Country, Salahutu District, Central Maluku Regency. c. As a reference material and contribution of thought to the community in analyzing the analysis of factors that influence the slow process of the King's election in the State of Tial Country of Salahutu, Central Maluku Regency. d. As one of the requirements in the Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Pattimura University for the sake of obtaining a bachelor's degree in Government Science. To operationalize the variables studied in this study are measured using indicators. 1. The role of saniri in resolving dissent between soa parentah. 2. District / District Government Mediation regarding resolution of the King's Election. 3. Performance Evaluation of Actors from the District Government. With interview instruments, data and information are collected from informants. With descriptive qualitative analysis techniques the following conclusions can be obtained: 1. Saniri Negeri has played a role in resolving dissent regarding the Parentah Matarumah. But it has not been maximized because there are several obstacles, namely the absence of Saniri's body rules. Mediation from District and District Governments is very much needed in an effort to resolve the Election of the King. Such mediation is carried out by the House of Representatives Commission A Division of Government which seeks to carry out socialization regarding the position of the Saniri Negeri Agency and the Definitive Government Appointment Process. 3. The Acting Government of Tial District has not been able to carry out his duties properly to give birth to the Definitive King. Keywords: Acting Performance

FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGGUNAAN APBD KABUPATEN SORONG SELATAN Kondologit, Yulian; Tuarita, Juniyanti
Jurnal Administrasi Terapan Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Terapan
Publisher : P3M Politeknik Negeri Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31959/jat.v2i2.1952

The problems in this study is the delay in submitting material on the Regional Budget Draft to be discussed in the Budget Session. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the Regional Budget of South Sorong Regency. As we all know that there are three functions of the Regional People's Representative Council, namely legislation, budget, and supervision. This study used the Qualitative Descriptive Research model. There are two sources of data in this study, namely primary data and secondary data. Primary data obtained by interviewing informants. While secondary data sources are obtained with observations and documentation.The results showed that in terms of the results of the implementation of the legislative function has been carried out properly and in accordance with Law Number 23 of 2014. This is intended because the Regional People's Representative Council can complete each draft of existing Regional Regulations. The implementation of the budget function has been carried out well through political lobbying, both among fellow legislators and between legislators and executives. The implementation of the supervisory function has been carried out well. This is evidenced by the participation of board members in overseeing all Local Government policy programs. The suggestion in this study is that the Regional People's Representative Council of South Sorong Regency should pay attention to environmental, economic, health, social conditions in reviewing a draft Regional Regulation so that the policies decided are in accordance with the expectations of the community so that they become satisfied. The Regional Representative Council of South Sorong Regency should be more careful in the agenda of discussing the Regional Revenue and Expenditure Budget to be in accordance with the financial condition of the Regional Government. We recommend that the Regional People's Representative Council of South Sorong Regency be more active in carrying out its supervisory function. One way is to monitor and evaluate the management of the Regional Budget of South Sorong Regency.Keywords: Function, Regional People's Representative Council, Regional Revenue and Expenditure Budget.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH Tuarita, Juniyanti; Lusida, Nensy
Jurnal Administrasi Terapan Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Terapan
Publisher : P3M Politeknik Negeri Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31959/jat.v2i2.1953

Indonesia was hit by a major disaster, namely the Covid-19 pandemic, due to this Covid-19 pandemic not only having a social impact on Indonesia but also having a negative impact on the Indonesian economic sector, this has increased the number of poor people in Indonesia. The government's efforts to prevent an increase in the number of poor people in Indonesia, the Indonesian government launched a number of social assistance, one of which was direct cash assistance from village funds (BLT-DD). during the Covid-19 pandemic, and one of them was the poor community of Salahutu District who also received this program. So this study was conducted to determine the implementation of the Cash Direct Assistance program policy for the poor affected by Covid-19 in Salahutu District, Central Maluku Regency.The research was carried out for 1 month from September 7 to October 7, 2022 in 6 countries in Salahutu sub-district namely Liang, Suli, Tulehu, Tengah, Tial and Waai. There are 9 informants or research subjects. This study uses a descriptive qualitative method design. Data collection techniques used include interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.This study uses the theory of policy implementation from Van Meter and Van Horn which has 6 policy implementation variables and from the results of this study that the BLT-DD program is still not running well because there is maladministration in its implementation.Keywords: Policy Implementation, Covid-19 Pandemic, BLT-DD Program

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search