<![CDATA[Kesenjangan antara kontribusi ekonomi pekerja migran dan minimnya perlindungan hak asasi mereka telah menjadi tantangan utama dalam integrasi regional ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) membangun harmonisasi kerja sama perlindungan pekerja migran di negara anggota, dengan menggunakan kerangka teori Institusionalisme Neoliberal dan Pembangunan Sosial. Menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi terhadap dokumen hukum utama (Deklarasi 2007 dan Konsensus 2017), rekomendasi AFML ke-17 tahun 2024, serta laporan evaluasi implementasi jangka panjang, studi ini membedah dinamika kerja sama regional dari aspek Institusional Neoliberal yaitu transparansi informasi, penyesuaian timbal balik, dan kepatuhan reputasional serta aspek Pembangunan sosial yaitu kesejahteraan, investasi sosial, dan Kerjasama berbasis hak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AFML membangun harmonisasi melalui dua jalur utama: pertama, penyelarasan norma dan standar ekspektasi bersama yang mengurangi biaya transaksi diplomasi. Kedua, inisiasi investasi sosial di tingkat operasional melalui layanan informasi dan pengakuan keahlian. Meskipun AFML berhasil menciptakan kerangka perlindungan berbasis hak yang lebih spesifik dan responsif terhadap isu baru seperti ekonomi perawatan (care economy), proses harmonisasi ini ditemukan bersifat asimetris. Negara anggota menunjukkan komitmen tinggi pada harmonisasi teknis-administratif namun cenderung resisten terhadap reformasi hukum domestik yang bersifat struktural. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun AFML efektif membangun fondasi investasi sosial kawasan, harmonisasi kebijakan yang menyeluruh masih terhambat oleh kepentingan kedaulatan nasional, sehingga perlindungan substantif belum sepenuhnya terimplementasi secara merata di lapangan.]]>
