Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) At-Tasharruf: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Kusumorini, Fenti Indah
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Komparatif Pemikiran Fiskal Abu Yusuf dan Kebijakan Fiskal Keynesian dalam Konteks Ekonomi Kontemporer Kusumorini, Fenti Indah
Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) Vol 9 No 1 (2026): Artikel Riset Januari 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah Sibolga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36778/jesya.v9i1.2453

Abstract

Pemikiran fiskal modern tidak terlepas dari kontribusi tokoh lintas peradaban, termasuk pemikir ekonomi Islam klasik seperti Abu Yusuf melalui karyanya Kitāb al-Kharāj. Abu Yūsuf memandang kebijakan fiskal sebagai instrumen etis untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan umum, dan keberlanjutan fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran fiskal Abu Yusuf serta membandingkannya dengan pendekatan Keynesian dalam konteks kebijakan fiskal modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Abu Yusuf menekankan penguatan pendapatan negara melalui sistem perpajakan yang adil, proporsional, serta pengelolaan keuangan publik yang amanah dan akuntabel. Sementara itu, pendekatan Keynesian lebih menitikberatkan pada peran aktif negara dalam stabilisasi ekonomi jangka pendek melalui ekspansi belanja publik. Perbedaan utama kedua pendekatan terletak pada landasan normatif, di mana pemikiran Abu Yusuf berakar pada maqāṣid al-sharī‘ah yang menekankan keadilan distributif dan kemaslahatan jangka panjang. Temuan ini berkontribusi dengan menempatkan pemikiran fiskal Abu Yusuf sebagai kerangka normatif–etis untuk mengevaluasi kebijakan fiskal kontemporer. Secara praktis, kerangka ini relevan sebagai basis penilaian kebijakan fiskal modern, khususnya dalam isu distribusi fiskal, tata kelola keuangan publik, dan keberlanjutan fiskal di negara berkembang seperti Indonesia.
Sharia Risk Analysis of the Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Contract: Perspectives of DSN-MUI Fatwas, PSAK 107, and OJK Regulations Kusumorini, Fenti Indah; Irkhami, Nafis
At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah" Vol. 7 No. 2 (2025): At-Tasharruf
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/at.v7i2.4884

Abstract

This research aims to comprehensively identify and analyze the potential Sharia risks inherent in the implementation of the Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) contract within the practice of Islamic financial institutions in Indonesia. This study is highly relevant given the growing volume of IMBT financing, which demands stricter compliance risk mitigation to maintain public trust and the integrity of the Sharia financial system. Furthermore, this study examines the synchronization of the IMBT regulatory framework as set out in the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa, Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 107, and the Financial Services Authority (OJK) Regulations. The research method employed is Normative Legal Research, utilizing a statute approach and a conceptual approach. Primary data sources are derived from content analysis of key regulations: DSN-MUI Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000, PSAK 107, and relevant OJK regulations. The findings indicate that the primary Sharia risk in IMBT lies in the promise of ownership transfer (wa’d), which may lead to ambiguity (gharar) and legal risk if not executed separately from the lease contract. A disharmony of interpretation was found, especially between the accounting treatment of PSAK 107, which tends to be based on economic substance, and the formal Sharia requirements of DSN-MUI. A clear harmonization of interpretation and a unified operational guideline are needed to ensure the legal certainty and Sharia compliance of IMBT, particularly in the aspect of accounting recognition and treatment, which can influence Sharia risk.
Co-Authors Nafis Irkhami