This Author published in this journals
All Journal Jurnal Paradigma
Raihani, Shafia
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA Raihani, Shafia; Apriani, Fajar
Jurnal Paradigma Vol 14, No 2 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i2.24669

Abstract

Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan Program Perlindungan Perempuan untuk mencegah, memfasilitasi, dan menangani korban agar memperoleh layanan terkait kekerasan dalam rumah tangga.  Tujuan penelitian ini untuk menguraikan implementasi Program Perlindungan Perempuan pada kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada implementasi Program Perlindungan Perempuan pada kekerasan dalam rumah tangga oleh DP2PA Kota Samarinda dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Data diperoleh dari key infoman Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2PA Kota Samarinda serta informan Kepala UPTD PPA Kota Samarinda dan masyarakat (Forum Perkasa).  Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program perlindungan perempuan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan cukup baik. Komunikasi antar pelaksana, baik DP2PA, UPTD PPA, maupun Forum Perkasa, dilakukan melalui sosialisasi, penyebaran leaflet, dan video layanan masyarakat. Struktur birokrasi dirancang sederhana agar mudah dipahami serta menghindari proses berbelit. Namun demikian, terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia akibat banyaknya pegawai pensiun, keterbatasan anggaran, serta disposisi pelaksana yang belum rutin mendampingi masyarakat atau Forum Perkasa dalam penanganan kasus di lapangan.