Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan
AD. Basniwati, AD. Basniwati
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Jayadi, Haeruman; AD. Basniwati, AD. Basniwati; Khairul Umam, Khairul Umam; Iskandar Sukmana, Iskandar Sukmana
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.409

Abstract

Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan mengenai Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Tujuan utama kegiatan adalah meningkatkan kapasitas BPD dan aparatur desa dalam memahami serta menerapkan teknik pembentukan peraturan desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tatap muka dengan praktik langsung dan diskusi interaktif menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Sasaran kegiatan meliputi BPD, perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi, namun masih terdapat keterbatasan pengetahuan terutama dalam aspek perancangan peraturan desa, seperti penyusunan naskah akademik, dasar hukum, bahasa hukum, serta pencantuman sanksi. Luaran kegiatan berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional ber-ISSN serta peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis BPD dan aparatur desa. Ke depan, diperlukan penyuluhan hukum lanjutan dengan durasi lebih panjang dan melibatkan pemerintah daerah serta unsur masyarakat secara lebih luas agar pembentukan peraturan desa lebih komprehensif dan partisipatif.
Co-Authors Haeruman Jayadi Iskandar Sukmana, Iskandar Sukmana Khairul Umam, Khairul Umam