Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Jurnal Pepadu Innovative: Journal Of Social Science Research Research Horizon Jurnal DIskresi
Khairul Umam
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Khairul Umam
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1502

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Tap MPR dimasukkan kembali ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Penelitian ini menerangkan bahwa alasan dimasukkannya kembali Tap MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada posisi di bawah UUD 1945 sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 adalah karena hingga saat ini, masih terdapat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku sebagai produk peraturan yang mengikat untuk umum. Dimasukkannya kembali Tap MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah karena hingga saat ini, masih terdapat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku sebagai produk peraturan yang mengikat untuk umum.
Implementation of the Authority of the Indonesian Ombudsman Representative of the Province of Nusa West Southeast in Oversight of Public Services in the Village Rachman Maulana Kafrawi; Khairul Umam; Muh. Alfian Fallahiyan
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.513

Abstract

The Ombudsman is an institution established to deal with abuse of power by government officials and to assist officials in carrying out government efficiently and fairly, as well as to encourage power holders to carry out their responsibilities and provide good service. The Ombudsman Representative for West Nusa Tenggara Province has a role in supervising public services in their working area. In following up on each report complained by the complainant, the Ombudsman will ensure whether the report falls under the authority of the Ombudsman or not. This study aims to see the effectiveness of the Ombudsman in supervising public services in the village. The research method is socio-legal. Socio-legal research represents an interface with a context whitin which law exists. In supervising public services, apart from receiving reports from the public, the Ombudsman can also carry out on his own initiative through a systemic review, the results of which can be in the form of recommendations/suggestions. To ensure compliance with efforts to resolve the Ombudsman by the Reported Party or the Reported Party's superiors, the Ombudsman conducts direct monitoring or through the media/publications and submits periodic and annual reports to the President of the Republic of Indonesia and the People's Representative Council.
Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila Khairul Umam; Ashari Ashari; Riska Ari Amalia
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.514

Abstract

Meskipun perubahan UUD 1945 dimaksudkan untuk memberikan pembatasan kekuasaan tehadap kekuasaan Presiden yang terlalu besar (executive heavy) dan meletakkan pembagian kekuasaan dalam prinsip yang saling seimbang (checks and balances), bukan berarti perubahan UUD 1945 sudah berhasil menata karut marut pembatasan kekuasaan dan kinerja lembaga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat/esensi prinsip checks and balances dalam perspektif negara hukum Pancasila dan bagaimana rekonstruksi prinsip checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan Pancasila. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder, dengan pendekatan, Statuta Approach, Conceptual Approach, dan Historical Approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip checks and balances antar lembaga negara merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu untuk membatasi kekuasaan antar lembaga negara. Meskipun demikian, masih ada kelemahan-kelemahan checks and balances yang dirasakan. Dengan demikian, perlu gagasan rekonstruksi prinsip checks and balances yang bersumber pada Pancasila, yang terbukti telah mampu bertahan meski telah diuji dengan berbagai problematika ketatanegaraan. apabila Prinsip checks and balances itu memperhatikan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, lembaga negara di Indonesia akan kembali pada khittohnya sebagai bangsa yang berketuhanan, beradab, bersatu dalam hikmah kebijaksaan, dan berkeadilan sosial.
Pelayanan Berbasis Digital dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Muh Alfian Fallahiyan; Khairul Umam; Rachman Maulana Kafrawi; Rahmadani Rahmadani; Iskandar Sukmana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6348

Abstract

Desa merupakan lingkup terkecil dalam pemerintahan, salah satu fungsi utama desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services). Pemerintah desa harus mampu menerapkan inovasi untuk menjawab tantangan yang datang beriringan dengan arus moderenisasi dan semakin tingginya espektasi masyarakat.  Selain itu berbagai bentuk kritik yang sering muncul dalam pelayanan publik seperti pelayanan yang lama, berbelit marak terjadinya pungli menjadi tantangan yang lain.  Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan menerapkan pelayanan berbasis digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi pelayanan berbasis digital dan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa Pringgasela Selatan.  Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kajian konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem pelayanan berbasis digital di desa mempu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan pelayanan yang sebelumnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat.  Dengan ditetapkannya pelayanan berbasis digital setidaknya tercapai beberapa hal seperti efisiensi dan mengurangi terjadinya pungutan liar yang sering terjadi dalam pelayanan publik. 
Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Arus Globalisasi Agung Setiawan; Ashari Ashari; Khairul Umam; Riska Ari Amalia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5833

Abstract

Penelitian Studi Kasus : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Politik Hukum Agraria Indonesia pada Arus Globalisasi. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait pengaturan hukum agraria dan pendapat-pendapat para ahli (law in the book), serta melihat implementatifnya (konflik agraria di lapangan) guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (law in action). Guna mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (stattue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekataan sosiologis (sociologist approach). Hasil pemelitian yang dihasilkan adalah bahwa politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Maka sentralisasi kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak menimbulkan sengketa dan konflik yang berkepanjangan perlu dilakukan pengkajian ulang dalam bentuk kebijakan pro rakyat yang konkrit dalam rangka menghadapi arus Globalisasi, Setidaknya ada tiga 3 (tiga) aspek yang perlu direformasi dalam rangka adaptasi arus Globalisasi antara lain Aspek Isi (Content of The Law); Struktur (Structure of The law/Administrative of Law),dan Aspek Budaya Hukum (Culture of Law).
Internalization of Pancasila Values in Formulating Sustainable Village Regulations Umam, Khairul; Fallahiyan, Muh.; Kafrawi, Rachman
Research Horizon Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.3.3.2023.118

Abstract

This study aims to ascertain whether the formulation of village regulations in the Pringgasela Sub-district has internalized Pancasila values during the process of regulation-making. Additionally, this research examines the strategic steps undertaken to internalize Pancasila values into village regulations within the Pringgasela Sub-district. This study adopts a normative research approach that employs the statutory approach, conceptual approach, and sociological approach. The findings reveal that the formulation of village regulations in the Pringgasela Sub-district has not fully addressed the legal needs of the local community. These regulations have not been developed using appropriate methodologies and techniques aligned with Pancasila values. Meanwhile, to internalize Pancasila values in the formulation of village regulations in the Pringgasela Sub-district, several strategies are employed. These strategies include education and awareness of Pancasila values, community participation in village regulation formation, integration of Pancasila values into village regulation texts, oversight and law enforcement, collaboration and synergy with relevant institutions, training and capacity building of village officials, development of Pancasila-based programs and activities, and ongoing evaluation and improvement of village regulations.
Job Loss Social Security (JKP) under Government Regulation No. 37 of 2021 as a Form of Protection for Laid-off Workers: A Normative Analysis Husni, Lalu; Suryani H, Any; Cahyowati, RR.; Umam, Khairul
Research Horizon Vol. 3 No. 6 (2023)
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.3.6.2023.180

Abstract

The aim of this research is to analyze Job Loss Social Security (JKP) as regulated in Government Regulation No. 37 of 2021 and assess its effectiveness in providing protection for workers. The research adopts normative legal research methods, utilizing a statutory approach and a conceptual approach. In conclusion, JKP, as outlined in Government Regulation No. 37 of 2021, is associated with the Implementation of the Job Loss Social Security Program, managed by BPJS Employment and the Central Government. Participants in the JKP program, namely workers, are entitled to benefits in the form of cash, access to market information, and job training. Despite workers experiencing benefits when submitting claims to BPJS Employment, the research indicates that JKP, based on Government Regulation No. 37 of 2021, has not fully provided adequate protection for workers. Several obstacles have been identified in its implementation, including insufficient socialization of JKP by BPJS Employment, participant registration being handled by company administrators leading to mis-targeting, limited technological literacy among workers, undocumented layoffs, and a lack of direct connectivity between the JKP application and the "Ready to Work" application at the Manpower Service, which is not directly linked to BPJS Employment.
Effectiveness of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of West Nusa Tenggara Province in Supervising Tourism Villages Kafrawi, Rachman Maulana; Khairul Umam; Rahmadani, Rahmadani; Muh. Alfian Fallahiyan
JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.726

Abstract

The Ombudsman of the Republic of Indonesia or later called the Ombudsman is an independent state institution which has the authority to supervise the process of providing public services carried out by State and Government administrators including State-Owned Enterprises (BUMN), Regional-Owned Enterprises (BUMD), State-Owned and Private Legal Entities which have been given the task of providing certain public services. The research discusses the effectiveness of the Indonesian Ombudsman Representative of West Nusa Tenggara Province in Supervising Tourism Villages. This research is based on the large number of public reports submitted to the Ombudsman regarding alleged violations that occurred in the administration of the Tourism Village. For this reason, supervision by the Ombudsman is needed to manage public complaints and prevent repeated maladministration in the administration of Tourism Villages. This research is socio-legal research with a statutory approach, a conceptual approach and a sociological approach. Research results In supervising public services, apart from receiving reports from the public, the Ombudsman can also carry out on his own initiative through a systemic review, the results of which can be in the form of recommendations/suggestions. The Ombudsman's supervision in supervising the implementation of tourist villages can be said to be effective and running well in accordance with the indicators.
Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Rancangan Perdes tentang Bale Mediasi Desa di Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Basniwati, AD; Jayadi, Haeruman; Umam, Khairul
Jurnal Pepadu Vol 5 No 4 (2024): Jurnal PEPADU
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pepadu.v5i4.5922

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tentang bagaimana pembentukan rancangan sebuah peraturan desa tentang Bale Mediasi. Bale mediasi adalah merupakan sebuah Lembaga adat sebagai wadah penyelesaian sengketa yang seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama (kearifan lokal). Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama (tuan guru), pemuka adat dan kepala desa. Sementara itu, kelebihan yang sangat menonjol dari mekanisme penyelesain sengketa alternatif atau melalui jalur non formal adalah kemudahan untuk diakses masyarakat, bersifat cepat dan biaya ringan, dan relatif memulihkan harmonisasi di tengah masyarakat. Dengan Penyuluhan hukum ini juga menjadi salah satu cara untuk mengetahui kondisi atau permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sajang yang bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau nonlitigasi. Sasaran dari penyuluhan ini adalah Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat/ Masyarakat dan perwakilan warga masyarakat desa. Metode penyuluhan ini diselenggarakan dengan metode penyuluhan secara langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta penyuluhan dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi dengan menggunakan pendekatan Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan pelaksanaan peyuluhan ini berjalan dengan baik dan sukses dimana materi yang disampaikan dapat terserap dengan baik oleh para aparatur Desa dan akan mengimplemantasikan segala sesuatunya untuk diaplikasikan pada masyarakat Desa Ruma.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA MATARAM Jasmine Alivtya Budi; M. Galang Asmara; Rachman Maulan Kafrawi; Khairul Umam
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat terhadap pengawasan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan oleh sekolah di Kota Mataram. Selain fungsinya sebagai lembaga pengawas penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hambatan yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat saat melakukan pengawasan terutama dalam pelaksanaan PPDB. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan banyaknya dugaan maladministrasi yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB di Kota Mataram. Ombudsman yang berfungsi sebagai lembaga pengawas tidak melakukan tugas pengawasan ini sendiri melainkan bekerjasama juga dengan lembaga di pemerintahan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan. Dalam melakukan pengawasan terhadap PPDB ada hambatan yang ditemukan Ombudsman sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Hambatan yang ditemukan Ombudsman diantaranya adalah karena wilayah kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat sangat luas sementara sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang, selain itu juga anggaran yang didapat dari pemerintah pusat belum memenuhi kebutuhan baik sarana maupun prasarana.
Co-Authors AD. Basniwati Agung Setiawan Ashari Ashari Cahyowati, RR. Fallahiyan, Muh. Haeruman Jayadi Iskandar Sukmana Jasmine Alivtya Budi Kafrawi, Rachman Kafrawi, Rachman Maulana Lalu Husni M. Galang Asmara Muh Alfian Fallahiyan Muh. Alfian Fallahiyan Muh. Alfian Fallahiyan Rachman Maulan Kafrawi Rachman Maulana Kafrawi Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rahmadani Rahmadani Rahmadani Riska Ari Amalia Riska Ari Amalia Suryani H, Any