<![CDATA[Kemitraan lintas sektor diperlukan untuk transformasi layanan publik digital di Indonesia. Namun, kapasitas yang tidak memadai, kekurangan infrastruktur, dan kurangnya akuntabilitas masih terlihat di tingkat daerah. Studi kasus ini menyelidiki bagaimana kolaborasi lintas sektor mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan melihat lima aspek: kondisi awal, proses, struktur dan tata kelola, faktor pendorong dan penghambat, dan keluaran dan akuntabilitas. Studi ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan delapan informan utama yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi partisipatif, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Masalah SDM, infrastruktur, dan koordinasi pada fase awal menghambat adopsi digital, dan (2) proses kolaborasi meningkat secara bertahap melalui pemetaan kebutuhan, penyusunan MoU/PKS, pembentukan tim koordinasi lintas-OPD, forum pengarah, dan keberanian komunikasi (3) Struktur dan tata kelola menggabungkan tim pengarah, teknis, dan evaluasi dengan mekanisme akuntabilitas seperti berita acara, audit inspektorat, dan pelaporan digital (4) Beberapa pendorong utama adalah dukungan pimpinan dan kemitraan strategis seperti (UGM/CfDS, PLN ICON+, Telkom, RRI, dan dukungan pusat), akan tetapi Stabilitas jaringan, disparitas literasi digital, dan keterbatasan anggaran adalah tantangan utama (5) Hasil awal termasuk layanan integrasi seperti Srikandi, keterhubungan SIMPEG nasional, peningkatan konektivitas seperti penarikan FO ke desa, dan peningkatan indeks SPBE dan praktik akuntabilitas kolaboratif. Studi ini memberi kontribusi pada konsep cross sector collaboration yaitu kolaborasi lintas sektor tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat koordinasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan berbasis digital]]>
