Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemerintahan dan Politik Jurnal Ilmiah Administrasita' MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Tamalanrea: Journal of Government and Development
Nurlinah
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar Galib, Wahyu Karunia; Nurlinah; Irwan, Andi Lukman; Thaha, Rasyid; Prawitno, Ashar; Alfiani, Nurul
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 9 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v9i3.4391

Abstract

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang sesuai standar kesehatan, sehingga pemerintah harus menyediakan air bersih sebagai hak dasar warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyediaan air bersih dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa tiga indikator peran tersebut adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang air bersih. Dari penunjuk-penunjuk tersebut, disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum masih belum mencapai tingkat optimal. Penyediaan air bersih di Kelurahan Untia sulit karena lokasinya di wilayah pantai, sehingga sistem pengeboran tidak efektif untuk mendapatkan air bersih. Mencapai kesuksesan dalam penyediaan air bersih bisa dilakukan dengan memasang peralatan yang dapat mengurangi kadar garam dalam tanah di wilayah pesisir, bekerjasama dengan lembaga penyedia air bersih, dan merancang rencana induk yang lebih terstruktur untuk penyediaan air bersih
PENERAPAN MERIT SYSTEM BERDASARKAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SORONG: , Otten Marsun Isir; Nurlinah; A.M Rusli; Nur Arkam
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v10i3.3773

Abstract

This research aims to determine the implementation of a merit system based on employee competency at the Sorong City Investment and One Stop Integrated Services Service; employee competency which is influenced by the implementation of the merit system; obstacles to implementing the merit system in the Sorong City Government, especially the Investment and One-Stop Integrated Services Department. The method used is qualitative and descriptive analysis. Research data was obtained through observation and interviews. This research was conducted in Sorong City, Southwest Papua. The results of the research show that the implementation of a merit system based on employee competency in Sorong City, especially in the PMPTSP Service, has not fully run smoothly based on lack of resources, lack of support from superiors or city government, limited time and focus, no clear competency development plan and problems with resistance to change
The role of village-owned enterprises in achieving sustainable development goals (SDGs) in Wajo Regency Kalsum, Ummi; Nurlinah; Irwan, Andi Lukman
Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD) Vol. 1 No. 1 (2024): APRIL 2024
Publisher : Department of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69816/jgd.v1i1.34467

Abstract

Village Sustainable Development Goals (SDGs) is a sustainable development effort that contains eighteen goals that touch all aspects of life, including village economic growth. Village-owned enterprises (BUMDes) are instruments used to improve economic development and village welfare. This study discusses how the role of BUMDes in achieving the 8th village SDGs goal, namely equitable village economic growth. This study aims to find out how the implementation and management of BUMDes in achieving Village SDGs and factors that influence the role of BUMDes in achieving the 8th Village SDGs goal in Gilireng District. The research type was descriptive qualitative, which collected data from observations, interviews, literature studies, and documentation studies. The study reveals that the contribution of BUMDes in increasing Village Original Income (PAD) has not been optimal, and BUMDes have not been able to provide job opportunities for rural communities. BUMDes in Gilireng District have not been able to encourage the achievement of Village SDGs because they were influenced by several factors: the human resources competency that remains limited and external conditions such as economic and political factors. However, BUMDes in Gilireng District has the potential and opportunity to become pillars of village economic development. Therefore, it is crucial for the relevant government to step in and improve the qualifications of BUMDes managers in the Gilireng District.
Cross Sector Collaboration: Transformasi Digital Layanan Publik Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Fatwandy Nur; Hasniati; Nurlinah
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 16 No. 2 (2025): EDISI DESEMBER 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v16i2.1068

Abstract

Kemitraan lintas sektor diperlukan untuk transformasi layanan publik digital di Indonesia. Namun, kapasitas yang tidak memadai, kekurangan infrastruktur, dan kurangnya akuntabilitas masih terlihat di tingkat daerah. Studi kasus ini menyelidiki bagaimana kolaborasi lintas sektor mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan melihat lima aspek: kondisi awal, proses, struktur dan tata kelola, faktor pendorong dan penghambat, dan keluaran dan akuntabilitas. Studi ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan delapan informan utama yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi partisipatif, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Masalah SDM, infrastruktur, dan koordinasi pada fase awal menghambat adopsi digital, dan (2) proses kolaborasi meningkat secara bertahap melalui pemetaan kebutuhan, penyusunan MoU/PKS, pembentukan tim koordinasi lintas-OPD, forum pengarah, dan keberanian komunikasi (3) Struktur dan tata kelola menggabungkan tim pengarah, teknis, dan evaluasi dengan mekanisme akuntabilitas seperti berita acara, audit inspektorat, dan pelaporan digital (4) Beberapa pendorong utama adalah dukungan pimpinan dan kemitraan strategis seperti (UGM/CfDS, PLN ICON+, Telkom, RRI, dan dukungan pusat), akan tetapi Stabilitas jaringan, disparitas literasi digital, dan keterbatasan anggaran adalah tantangan utama (5) Hasil awal termasuk layanan integrasi seperti Srikandi, keterhubungan SIMPEG nasional, peningkatan konektivitas seperti penarikan FO ke desa, dan peningkatan indeks SPBE dan praktik akuntabilitas kolaboratif. Studi ini memberi kontribusi pada konsep cross sector collaboration yaitu kolaborasi lintas sektor tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat koordinasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan berbasis digital
Co-Authors , Otten Marsun Isir A.M Rusli Alfiani, Nurul Andi Lukman Irwan, Andi Lukman Ashar Prawitno, Ashar Fatwandy Nur Galib, Wahyu Karunia Hasniati Nur Arkam Rasyid Thaha, Rasyid Ummi Kalsum