<![CDATA[Konflik di Laut Natuna Utara merupakan salah satu tantangan strategis bagi stabilitas keamanan maritim Indonesia, khususnya akibat klaim sepihak Republik Rakyat China (RRC) melalui nine-dash line yang bertabrakan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik Laut Natuna Utara selama periode 2021–2023 serta dampaknya terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, artikel jurnal ilmiah, dan pemberitaan media. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori realisme dalam hubungan internasional untuk memahami respons negara dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Laut Natuna Utara tidak hanya bersifat simbolik, tetapi telah berkembang menjadi ketegangan maritim yang berpotensi mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Peningkatan kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal nelayan RRC di wilayah ZEE Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespons melalui penguatan patroli militer, diplomasi tegas, serta peningkatan kerja sama pertahanan regional dan internasional. Temuan ini menegaskan bahwa strategi Indonesia mencerminkan prinsip realisme, khususnya konsep self-help dan balancing, dalam menjaga kedaulatan wilayah dan stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi antara kekuatan militer, diplomasi, dan keterlibatan aktor domestik menjadi kunci utama dalam menghadapi konflik maritim di Laut Natuna Utara secara berkelanjutan.]]>
