<![CDATA[Ketegangan antara idealisme normatif syariah dan realitas politik hukum dalam negara demokratis masih menjadi persoalan mendasar dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Pendekatan legalistik-tekstual yang dominan sering kali tidak mampu merespons dinamika sosial, pluralitas, dan tuntutan keadilan substantif. Dalam konteks ini, qawa’id maqashidiyyah menawarkan kerangka etik dan teleologis yang berpotensi menjembatani nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi qawa’id maqashidiyyah dalam pembentukan legislasi syariah di negara demokratis serta menawarkan paradigma normatif baru dalam politik hukum Islam, yaitu Maqashid-Based Legal Democracy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-filosofis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber primer berupa karya klasik ulama ushul fiqh dan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal bereputasi, serta kajian kebijakan hukum di Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan hermeneutik dengan triangulasi teori klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qawa’id maqashidiyyah memiliki relevansi kuat sebagai dasar etik, epistemologis, dan prosedural dalam legislasi syariah di negara demokratis. Maqashid mendorong pergeseran paradigma dari legalistik menuju etik-normatif, memperkuat keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Paradigma Maqashid-Based Legal Democracy terbukti mampu mensintesiskan nilai syariah dengan demokrasi substantif tanpa kehilangan dimensi spiritual hukum Islam. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa maqashid al-syari‘ah dapat dijadikan kerangka normatif dan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan hukum Islam yang etis, adil, dan responsif terhadap dinamika demokrasi modern.]]>
