Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran OJK dan PPATK dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan di Indonesia Farhan Fathur Rahman; Indah Sari Br. Barus; Qori Asvifah Bintang; Rafly Alikhsan Sikumbang
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 3 No. 1 (2026): ISNU Sahabat Januari
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v3i1.1250

Abstract

Perbankan merupakan pilar strategis dalam menopang perekonomian nasional, namun sektor ini rentan terhadap tindak pidana yang mengancam stabilitas keuangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji jenis-jenis tindak pidana perbankan serta menganalisis peran krusial dua lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Tindak pidana perbankan didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank dan diancam pidana, termasuk pelanggaran izin, kerahasiaan bank, dan kegiatan usaha yang tidak sah, yang banyak di antaranya terintegrasi dengan tindak pidana pencucian uang. OJK berfungsi sebagai regulator dan pengawas yang menjamin kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Sementara itu, PPATK, sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), berfokus pada analisis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), penelusuran aliran dana (financial tracing), serta pengawasan kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Sinergi antara fungsi pengawasan OJK dan intelijen keuangan PPATK merupakan kunci utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia
Protection of Industrial Design Rights against the Imitation of Local Fashion Products Indah Sari Br. Barus; Qori Asvifah Bintang; Wahdaniah Sitorus; Sukri padil dongoran
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 1 (2026): ISNU Nine Star Januari
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v3i1.1339

Abstract

The rise of design imitation in local fashion products causes losses for creative industry players, especially industrial design rights holders. Industrial design as part of Intellectual Property Rights has an important role in protecting the aesthetic value and innovation of a product. This study aims to analyze the regulation and legal protection of industrial design rights for local fashion products imitated based on Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that Law Number 31 of 2000 has provided legal protection to industrial design rights holders through the granting of exclusive rights, both preventively and repressively. However, in practice, the legal protection still faces various obstacles, such as low awareness of business actors in registering industrial designs and weak law enforcement. Therefore, efforts to increase legal awareness and law enforcement are needed more effectively to protect local fashion products from imitation of designs.