Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Islamic Circle Journal of Law & Policy Review Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)
Rahmi Erwin
Universitas Sahid
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI DI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI Aditya Ramadhan Harahap; Saiful Anam; Rahmi Erwin
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.427

Abstract

Pentingnya peran cukai dalam pengelolaan produk rokok, peredaran rokok tanpa cukai telah menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Rokok ilegal yang beredar tanpa cukai tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi negara. Tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) Untuk menganalisis bagaimana peredaran rokok tanpa cukai pasca Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. 2) Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang terkena dampak dari peredaran rokok ilegal, khususnya dari hakhak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa 1) Tinjauan yuridis terhadap peredaran rokok tanpa cukai di e-commerce pasca Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang mewajibkan barang kena cukai, termasuk rokok, untuk memiliki pita cukai resmi. Pelanggaran ini berdampak pada hilangnya penerimaan negara. Marketplace juga memiliki tanggung jawab hukum untuk mengawasi produk yang diperdagangkan, 2) Pertanggungjawaban hukum terhadap peredaran rokok illegal di E-Commerce berdasarkan Pasal 22 PP PMSE dan SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016, marketplace wajib menyediakan sistem pemantauan dan bertindak cepat dalam menghapus konten ilegal.
Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO Analisis Sengketa Indonesia–Uni Eropa (DS592 & DS593) dan Gagasan Model RHDS Sri Mazalena; Dilasari Nur Budiastuti; Rahmi Erwin
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1185

Abstract

Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kasus minyak sawit (DS593) dan larangan ekspor nikel (DS592) menunjukkan adanya ketegangan mendasar antara prinsip liberalisasi perdagangan internasional dan kedaulatan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga permasalahan: (1) bagaimana efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO terhadap kasus Indonesia–Uni Eropa; (2) apa saja kelemahan normatif dalam sistem DSB yang menyebabkan ketimpangan bagi negara berkembang; dan (3) bagaimana model Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS) dapat menjadi alternatif reformasi penyelesaian sengketa WTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perjanjian internasional (treaty approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme DSB bersifat formalistik, rule-based, dan kurang adaptif terhadap kepentingan pembangunan negara berkembang. Kedua kasus tersebut mencerminkan ketidakselarasan antara rezim perdagangan dan rezim lingkungan serta keterbatasan ruang kebijakan (policy space) bagi Indonesia. Analisis hukum menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut terutama disebabkan oleh dominasi pendekatan adjudikatif, ketiadaan mekanisme akomodasi kepentingan pembangunan, serta lemahnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam putusan WTO. Sebagai novelty, model Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS) mengintegrasikan mekanisme adjudikatif WTO dengan pendekatan diplomatik dan restoratif berbasis kepentingan pembangunan negara berkembang, yang belum secara eksplisit diakomodasi dalam mekanisme DSB WTO saat ini. Model RHDS ditawarkan sebagai alternatif yang menyeimbangkan mekanisme adjudikatif, diplomatik, dan restoratif untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
PERAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI JEPANG-INDIA 2025 SEBAGAI SOLUSI KEKURANGAN TENAGA KERJA DI JEPANG Burhan Jandu Alkausyar; Naura Cinta Darjono; Rahmi Erwin
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.558

Abstract

Penelitian ini mengkaji Konferensi Tingkat Tinggi Jepang–India 2025 sebagai salah satu respons utama Jepang terhadap krisis demografi berupa penurunan angka kelahiran dan peningkatan populasi lansia yang memicu kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor strategis. Melalui kesepakatan pertukaran hingga 500.000 orang dan penempatan sekitar 50.000 tenaga terampil India, kerja sama ini diposisikan untuk menopang kebutuhan ekonomi dan struktur pasar kerja Jepang di tengah perubahan komposisi penduduk.​ Dengan menggunakan perspektif sosiologi, khususnya terkait homogenitas budaya dan integrasi sosial, tulisan ini menganalisis bagaimana ideologi tan’itsu minzoku, narasi “Japanese First”, serta konsep tabunka kyousei membentuk penerimaan dan resistensi masyarakat terhadap masuknya pekerja asing, terutama dari India. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisa sosial-budaya, kebijakan imigrasi, serta pandangan buruk masyarakat jepang terhadap imigran India. Hasil kajian menunjukkan bahwa KTT Jepang–India 2025 berada di persimpangan antara kebutuhan ekonomi yang mendesak dan ketegangan sosial-budaya, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat Jepang mengelola dampak demografis, memperbaiki mekanisme integrasi sosial, dan menegosiasikan ulang identitas kolektif di tengah meningkatnya keberagaman.
Inclusion of Halal Labels on Food Products from a Legal Perspective and its Implications for the Lives of Muslim Consumers in Indonesia Dilla Ayuna; Rahmi Erwin
Islamic Circle Vol. 6 No. 1 (2025): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v6i1.2390

Abstract

The inclusion of halal labels on food products is one of the consumer protection efforts, especially for Muslims who are required to consume halal food according to their religious teachings. From a legal perspective in Indonesia, the provisions regarding halal labels are regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH), which requires every product that enters, circulates, and is traded in the territory of Indonesia to be halal certified, unless stated otherwise. The method used in this study is normative juridical with data collection techniques through document studies. This obligation is not only normative, but also has a broad impact on the practices of production, distribution, and consumption of food products. The implications of this regulation are very significant, especially in guaranteeing the rights of Muslim consumers to obtain certainty and comfort in consuming products that are in accordance with religious values. In addition, the inclusion of halal labels also affects consumer trust, product competitiveness, and the growth of the national halal industry. This study aims to analyze the legal basis for the inclusion of halal labels, the implementation mechanism, and its impact on the social and religious life of the Muslim community in Indonesia.
Co-Authors Aditya Ramadhan Harahap Burhan Jandu Alkausyar Dilasari Nur Budiastuti Dilla Ayuna Naura Cinta Darjono Saiful Anam Sri Mazalena