Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)
Saiful Anam
Universitas Sahid
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI DI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI Aditya Ramadhan Harahap; Saiful Anam; Rahmi Erwin
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.427

Abstract

Pentingnya peran cukai dalam pengelolaan produk rokok, peredaran rokok tanpa cukai telah menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Rokok ilegal yang beredar tanpa cukai tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi negara. Tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) Untuk menganalisis bagaimana peredaran rokok tanpa cukai pasca Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. 2) Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang terkena dampak dari peredaran rokok ilegal, khususnya dari hakhak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa 1) Tinjauan yuridis terhadap peredaran rokok tanpa cukai di e-commerce pasca Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang mewajibkan barang kena cukai, termasuk rokok, untuk memiliki pita cukai resmi. Pelanggaran ini berdampak pada hilangnya penerimaan negara. Marketplace juga memiliki tanggung jawab hukum untuk mengawasi produk yang diperdagangkan, 2) Pertanggungjawaban hukum terhadap peredaran rokok illegal di E-Commerce berdasarkan Pasal 22 PP PMSE dan SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016, marketplace wajib menyediakan sistem pemantauan dan bertindak cepat dalam menghapus konten ilegal.
Political Intervention in Post-Reform State Official Recruitment Saiful Anam; Cakra Heru Santosa; Fahririn Fahririn; Muhammad Fachrul Hudallah; Regita Widya Prameswari
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v20no2.5011

Abstract

The recruitment of state officials in post-reform Indonesia remains vulnerable to political intervention, which can undermine the independence of public officials and contribute to corruption, collusion, and nepotism. This study employs a normative juridical approach to examine the political dynamics of state official recruitment and identify measures to reduce political interference. The findings indicate that strengthening merit-based recruitment, limiting political influence, and implementing comprehensive legal and institutional reforms based on the theories of Max Weber and Lawrence M. Friedman are essential to promoting professional, transparent, and accountable governance in Indonesia.
Co-Authors Aditya Ramadhan Harahap Cakra Heru Santosa Fahririn Fahririn Muhammad Fachrul Hudallah Rahmi Erwin Regita Widya Prameswari