Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)
Fahririn
Universitas Sahid
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PRODUK KERAJINAN UMKM DALAM MEMANFAATKAN HUKUM MEREK KOLEKTIF DI KABUPATEN SUKOHARJO Ajeng Susilowati; Liza Marina; Fahririn
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.430

Abstract

Pengrajin gitar di Kabupaten Sukoharjo bertepat di Kelurahan Mancasan dan Kelurahan Ngrombo Kecamatan Baki yang memiliki intelektualitas dalam membuat gitar hingga dapat menembus pasar luar negeri merupakan salah satu sentra industri gitar yang mayoritas pengrajin belum mempunyai merek individu maupun merek kolektif. Pengrajin masih menggunakan merek terkenal sesuai permintaan konsumen tanpa adanya lisensi. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pelanggaran merek yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi. Tujuan penelitian ini dengan adanya merek kolektif untuk memudahkan penyelesaian permintaan pendaftaran. Masing-masing barang maupun jasa yang diproduksi memiliki karakteristik yang sama, sehingga memungkinkan hanya untuk menggunakan 1 (satu) merek saja. Metode Penelitian digunakan adalah menggunakan metode normatif – empiris yang pada dasarnya menggabungkan antara hukum normatif dan menambahkan unsur-unsur dari hukum empiris. Adapun maka dapat disimpulkan bahwa pengrajin belum mengoptimalkan untuk memanfaatkan adanya merek khususnya merek kolektif melalui pendaftaran merek sebab pengrajin mengkhawatirkan akan ada munculnya konflik antar pengrajin. Kurangnya kesadaran hukum para pengrajin gitar di Kelurahan Mancasan dan Ngrombo. Pengrajin harus lebih peduli atas hasil produksinya dengan mendaftarkan merek agar produknya mendapat perlindungan hukum, dan tidak menyepelekan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas. Sebaiknya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo mengencarkan lagi terkait literasi hukum ke para pengrajin gitar sehingga mempunyai kesadaran hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ATAS PEMUNGUTAN BEA DAN CUKAI TERHADAP BARANG BAWAAN PRIBADI (PERSONAL USE) BANDARA SOEKARNO-HATTA Sifa Silvia Amalia; Liza Marina; Fahririn
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.557

Abstract

Pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kerap menimbulkan dinamika terkait kepastian dan jaminan hak-hak warga negara. Permasalahan utama bersumber pada kekaburan norma mengenai kriteria barang pribadi (personal use) serta tingginya diskresi pejabat kepabeanan dalam menetapkan nilai pabean. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penumpang secara umum dalam pelaksanaan pengawasan kepabeanan, serta merumuskan upaya-upaya hukum yang progresif sebagai solusi atas sengketa yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum bagi penumpang saat ini belum optimal, mengingat mekanisme keberatan yang bermuara pada Pengadilan Pajak dinilai tidak proporsional dan tidak efisien untuk sengketa barang bawaan. Sebagai upaya penyelesaian dan wujud perlindungan hukum yang komprehensif, artikel ini menawarkan solusi berupa rekonstruksi regulasi melalui adopsi parameter objektif World Customs Organization (WCO) untuk mendefinisikan personal use, pembatasan diskresi penaksiran harga berbasis Big Data, serta pembentukan panel penyelesaian sengketa administratif kilat (fast-track adjudication) di kawasan bandara.
Co-Authors Ajeng Susilowati Liza Marina Sifa Silvia Amalia