Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cepalo Journal of Law and Policy Transformation ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Hukum Mimbar Justitia Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)
Liza Marina
Universitas Sahid
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
ASSIMILATION AND INTEGRATION FOR PRISONERS IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC BASED ON MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATIONS NUMBER 10 OF 2020 Raymundus Loin; Klara Dawi; Yenny Aman Serah; Didi Haryono; Liza Marina
Journal of Law and Policy Transformation Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v7i2.6791

Abstract

The provision of assimilation and integration programs is one of the answers to the problem of overcrowded prisons . As a result of being overcrowded, prisons cannot implement the health protocol, namely physical distancing recommended by the government. Policies for implementing assimilation programs during the Covid-19 pandemic should be accompanied by legal policies whose impacts can be beneficial for the legal system in Indonesia, especially regarding criminal policies, namely through reconstruction and/or reformulation of the criminal system and criminal sanctions through the application of social work criminal sanctions and prevention and/or or crime prevention through restorative justice efforts and this is taken into consideration as an effort to resolve the over capacity problem.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PENCIPTA LAGU DAN MUSIK YANG DIKOMERSIALISASI DI PLATFORM DIGITAL YOUTUBE TANPA IZIN Liza Marina; Fahririn Fahririn; M Ridwan
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 1 (2023): Published 30 Juni 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i1.3507

Abstract

Repeating songs or covering songs uploaded on a digital platform is done in practice, but among them there is covering the songs and music commercially without the permission of the Creator and the Related Rights Owner. This research is carried out using normative legal methods through legislative approaches. The study discusses the application of the economic rights protection of Creators and Related Rights Holders on songs reproduced commercially without permission on the uploaded digital platforms of yuotube and the role of LMKN in protecting the copyrights of songs and music uploaded on the digital platform of youtube.  Based on this legal normative study, it is concluded that the protection of recorded and unrecorded song and music works remains protected by law as well as the role of the National Collective Management Agency in collecting royalty on song and musical works on digital platforms is part of the protection granted to Creators and Owners of related rights over their economic rights.Keywords: Copyright, cover song, digital platform, LMKN
APAKAH ONDEL-ONDEL SEBAGAI WARISAN KEBUDAYAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL ? Liza Marina; Fahririn Fahririn; Bramandaru Kurniawan
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 2 (2023): Published 30 Desember 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i2.3875

Abstract

Ondel-Ondel is a cultural heritage that is used as a complement to various traditional ceremonies and art activities that are performing, introducing Betawi culture or art performances but at this time there is a diversion of the function of ondel-ondel art which should be an Intangible Cultural Heritage, turning into a tool for busking, begging is considered a form of violation of public order. This study aims to analyze the protection of Betawi people's rights to Ondel-Ondel art as communal intellectual property whose use by the State and examine the application of legal protection for changes in the function of Ondel-Ondel art for busking by the DKI Jakarta government. This research uses normative juridical research. The protection of the Betawi people's rights to the art of Ondel-Ondel as Communal Intellectual Property, Traditional Cultural Expressions, by the state is still unclear and needs an explanation of the rules for the application of the state as a holder and who protects EBT and needs to involve indigenous peoples, as holders of EBT, in order to protect the ownership of Communal Property and concrete actions of the State in collaboration with the local community, public awareness, supervision and provide strict sanctions against violations of public order. Keywords: Ondel-ondel; Order; Communal.
KEPASTIAN HUKUM PENCORETAN MEREK DAGANG DARI DAFTAR UMUM MEREK PASCA PUTUSAN PEMBATALAN Septiani Arum Hanifah; Liza Marina; Dessy Sunarsi
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 3 (2024): APRIL
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol3.2024.287

Abstract

Perkembangan industri kuliner kian meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di sektor pariwisata. Adanya peningkatan dalam pertumbuhan industri kuliner tentu mengakibatkan persaingan yang makin ketat pula. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus melakukan inovasi untuk menarik pelanggan, salah satunya dengan brand image melalui merek terdaftar yang unik dan mudah diingat. Merek terdaftar tidak berarti aman dari pembatalan merek sebab dapat diajukan gugatan pembatalan apabila memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Bukti konkretnya dapat dijumpai pada sengketa merek dagang antara "7 DAYS" dengan "5 DAYS" yang memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan niat untuk meniru merek “7 DAYS” yang notabenenya merek terkenal. Melalui Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, pencoretan merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek sebagai akibat hukum dari putusan pembatalan tidak dilaksanakan oleh Ditjen KI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum tidak dilakukannya pencoretan merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek pasca Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan untuk menganalisis upaya hukum lain pemilik hak atas merek terhadap pihak yang masih menggunakan merek “5 DAYS” pasca putusan pembatalan merek yang tidak dilakukan pencoretan dari Daftar Umum Merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pengumpulan data sekunder yang didukung oleh data primer berupa wawancara dengan Ditjen KI.
KEPASTIAN HUKUM STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA PARIWSATA DALAM PENGELOLAAN USAHA SPA DI INDONESIA Dessy Sunarsi; Liza Marina
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.429

Abstract

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pariwisata telah menginstrukskan bahwa Setiap Pengusaha Pariwisata Wajibmenerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata dan melakukan Sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikasi Usaha Pariwisata, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata. Pasal 14 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diatur ada 13 jenis Usaha Pariwisata salah satunya adalah Usaha Spa. Usaha Spa adalahusaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Tulisan ini mengkaji apakah Usaha Spa telah mengikuti pedoman usaha sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Usaha Spa harus melakukan sertifikasi usaha agar mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha SPA dapat terjamin. Usaha SPA yang tersertifikasi telah memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan Standar Usaha SPA yang ditetapkan oleh pemerintah oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata yang ditunjuk oleh Pemerintah dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dalam praktik masih ditemukan Usaha Spa belum optimal menerapkan standar usaha sebagimana ketentuan seperti adanya pemeriksaan kesehatan pelanggan sebelum dilakukan pelayanan.
PRODUK KERAJINAN UMKM DALAM MEMANFAATKAN HUKUM MEREK KOLEKTIF DI KABUPATEN SUKOHARJO Ajeng Susilowati; Liza Marina; Fahririn
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.430

Abstract

Pengrajin gitar di Kabupaten Sukoharjo bertepat di Kelurahan Mancasan dan Kelurahan Ngrombo Kecamatan Baki yang memiliki intelektualitas dalam membuat gitar hingga dapat menembus pasar luar negeri merupakan salah satu sentra industri gitar yang mayoritas pengrajin belum mempunyai merek individu maupun merek kolektif. Pengrajin masih menggunakan merek terkenal sesuai permintaan konsumen tanpa adanya lisensi. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pelanggaran merek yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi. Tujuan penelitian ini dengan adanya merek kolektif untuk memudahkan penyelesaian permintaan pendaftaran. Masing-masing barang maupun jasa yang diproduksi memiliki karakteristik yang sama, sehingga memungkinkan hanya untuk menggunakan 1 (satu) merek saja. Metode Penelitian digunakan adalah menggunakan metode normatif – empiris yang pada dasarnya menggabungkan antara hukum normatif dan menambahkan unsur-unsur dari hukum empiris. Adapun maka dapat disimpulkan bahwa pengrajin belum mengoptimalkan untuk memanfaatkan adanya merek khususnya merek kolektif melalui pendaftaran merek sebab pengrajin mengkhawatirkan akan ada munculnya konflik antar pengrajin. Kurangnya kesadaran hukum para pengrajin gitar di Kelurahan Mancasan dan Ngrombo. Pengrajin harus lebih peduli atas hasil produksinya dengan mendaftarkan merek agar produknya mendapat perlindungan hukum, dan tidak menyepelekan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas. Sebaiknya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo mengencarkan lagi terkait literasi hukum ke para pengrajin gitar sehingga mempunyai kesadaran hukum.
Perlindungan Hukum Jamu Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia Yoga Deswat; Liza Marina
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 8, No 1 (2026): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v8i1.6924

Abstract

Traditional herbal medicine (jamu) represents a form of traditional cultural expression (TCE) and communal intellectual property (CIP) passed down through generations, carrying cultural, health, and economic significance. However, Indonesia’s current legal system does not provide adequate protection for jamu as a collective cultural product, as it remains based on individual intellectual property models. This research aims to analyze weaknesses in national regulations, assess the relevance of international instruments such as the Convention on Biological Diversity, the Nagoya Protocol, and UNESCO 2003, and propose a regulatory reconstruction model that is more comprehensive and contextual. The method used is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative approaches. Findings show the urgency for a specific law to regulate legal protection of TCEs and CIP, along with the integration of international principles like prior informed consent and benefit sharing into national law. Therefore, the protection of jamu as intangible cultural heritage can be more just, sustainable, and community-centered.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ATAS PEMUNGUTAN BEA DAN CUKAI TERHADAP BARANG BAWAAN PRIBADI (PERSONAL USE) BANDARA SOEKARNO-HATTA Sifa Silvia Amalia; Liza Marina; Fahririn
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.557

Abstract

Pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kerap menimbulkan dinamika terkait kepastian dan jaminan hak-hak warga negara. Permasalahan utama bersumber pada kekaburan norma mengenai kriteria barang pribadi (personal use) serta tingginya diskresi pejabat kepabeanan dalam menetapkan nilai pabean. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penumpang secara umum dalam pelaksanaan pengawasan kepabeanan, serta merumuskan upaya-upaya hukum yang progresif sebagai solusi atas sengketa yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum bagi penumpang saat ini belum optimal, mengingat mekanisme keberatan yang bermuara pada Pengadilan Pajak dinilai tidak proporsional dan tidak efisien untuk sengketa barang bawaan. Sebagai upaya penyelesaian dan wujud perlindungan hukum yang komprehensif, artikel ini menawarkan solusi berupa rekonstruksi regulasi melalui adopsi parameter objektif World Customs Organization (WCO) untuk mendefinisikan personal use, pembatasan diskresi penaksiran harga berbasis Big Data, serta pembentukan panel penyelesaian sengketa administratif kilat (fast-track adjudication) di kawasan bandara.
DARI REGULASI KE REFORMASI: MENINJAU ULANG KEBIJAKAN HUKUM PARIWISATA DAERAH DALAM ERA DIGITAL, KREATIF, DAN BERKELANJUTAN Andriana; Dessy Sunarsi; Liza Marina
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.559

Abstract

Perkembangan pariwisata global menunjukkan pergeseran menuju paradigma digital, kreatif, dan berkelanjutan yang menuntut penyesuaian kebijakan hukum di tingkat daerah. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini semakin relevan seiring penguatan kebijakan nasional yang menempatkan pariwisata sebagai ekosistem terintegrasi berbasis inovasi dan kewirausahaan lokal. Namun, banyak regulasi daerah masih berbasis pendekatan administratif konvensional sehingga kurang adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pengaturan, implementasi, serta dampak kebijakan hukum pariwisata daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kebijakan hukum yang didukung studi literatur terhadap peraturan dan kajian akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang dikaji memiliki karakter progresif secara normatif, namun masih lemah dalam aspek kepastian hukum, harmonisasi kewenangan, dan teknik legislasi. Pada aspek implementasi, ditemukan kesenjangan antara norma dan praktik akibat keterbatasan kapasitas institusional serta beban kepatuhan pelaku usaha. Dari sisi dampak, regulasi memberikan peluang penguatan branding dan ekonomi lokal, tetapi juga menimbulkan risiko multitafsir dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi kebijakan menuju model regulasi yang responsif, adaptif, dan terintegrasi dengan ekosistem pariwisata digital dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pariwisata daerah berbasis integrasi digitalisasi, ekonomi kreatif, dan keberlanjutan.
THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE FORMATION OF LOCAL WISDOM BASED BUSINESS LEGAL REGULATIONS IN INDONESIA Liza Marina; Saiful Anam; Safri Haliding; Wahyu Nugroho; Aris Yulia
Cepalo Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v9no2.4213

Abstract

Business law in Indonesia is predominantly shaped by the civil law tradition of continental Europe, resulting in regulations that often overlook local needs and values. The uncritical adoption of foreign legal norms has marginalized indigenous legal traditions, which historically embody principles of ethical commerce and community-based practices. This misalignment between formal regulation and local business conduct creates legal uncertainty, discourages domestic investment, and undermines the competitiveness of local entrepreneurs. To address these challenges, business law reform must integrate cultural values such as consensus-based decision-making (musyawarah), mutual cooperation (gotong royong), distributive justice, and social responsibility, while remaining adaptive to globalization and economic liberalization. Employing a normative legal research method with conceptual and statutory approaches, this study analyzes the integration of local wisdom into business law to strengthen inclusivity, contextual relevance, and sustainability. The findings are expected to contribute theoretically and practically to a national business law framework that not only reflects Indonesia’s constitutional identity but also preserves local culture and reinforces grassroots economic sovereignty.
Co-Authors Ajeng Susilowati Andriana Aris Yulia Bramandaru Kurniawan Dessy Sunarsi Didi Haryono Fahririn Fahririn Fahririn Klara Dawi M Ridwan Raymundus Loin Safri Haliding Saiful Anam Septiani Arum Hanifah Sifa Silvia Amalia Wahyu Nugroho Yenny AS Yoga Deswat