Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Hukum Mimbar Justitia Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)
Liza Marina
Universitas Sahid
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ASSIMILATION AND INTEGRATION FOR PRISONERS IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC BASED ON MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATIONS NUMBER 10 OF 2020 Raymundus Loin; Klara Dawi; Yenny Aman Serah; Didi Haryono; Liza Marina
Journal of Law and Policy Transformation Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v7i2.6791

Abstract

The provision of assimilation and integration programs is one of the answers to the problem of overcrowded prisons . As a result of being overcrowded, prisons cannot implement the health protocol, namely physical distancing recommended by the government. Policies for implementing assimilation programs during the Covid-19 pandemic should be accompanied by legal policies whose impacts can be beneficial for the legal system in Indonesia, especially regarding criminal policies, namely through reconstruction and/or reformulation of the criminal system and criminal sanctions through the application of social work criminal sanctions and prevention and/or or crime prevention through restorative justice efforts and this is taken into consideration as an effort to resolve the over capacity problem.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PENCIPTA LAGU DAN MUSIK YANG DIKOMERSIALISASI DI PLATFORM DIGITAL YOUTUBE TANPA IZIN Liza Marina; Fahririn Fahririn; M Ridwan
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 1 (2023): Published 30 Juni 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i1.3507

Abstract

Repeating songs or covering songs uploaded on a digital platform is done in practice, but among them there is covering the songs and music commercially without the permission of the Creator and the Related Rights Owner. This research is carried out using normative legal methods through legislative approaches. The study discusses the application of the economic rights protection of Creators and Related Rights Holders on songs reproduced commercially without permission on the uploaded digital platforms of yuotube and the role of LMKN in protecting the copyrights of songs and music uploaded on the digital platform of youtube.  Based on this legal normative study, it is concluded that the protection of recorded and unrecorded song and music works remains protected by law as well as the role of the National Collective Management Agency in collecting royalty on song and musical works on digital platforms is part of the protection granted to Creators and Owners of related rights over their economic rights.Keywords: Copyright, cover song, digital platform, LMKN
APAKAH ONDEL-ONDEL SEBAGAI WARISAN KEBUDAYAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL ? Liza Marina; Fahririn Fahririn; Bramandaru Kurniawan
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 2 (2023): Published 30 Desember 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i2.3875

Abstract

Ondel-Ondel is a cultural heritage that is used as a complement to various traditional ceremonies and art activities that are performing, introducing Betawi culture or art performances but at this time there is a diversion of the function of ondel-ondel art which should be an Intangible Cultural Heritage, turning into a tool for busking, begging is considered a form of violation of public order. This study aims to analyze the protection of Betawi people's rights to Ondel-Ondel art as communal intellectual property whose use by the State and examine the application of legal protection for changes in the function of Ondel-Ondel art for busking by the DKI Jakarta government. This research uses normative juridical research. The protection of the Betawi people's rights to the art of Ondel-Ondel as Communal Intellectual Property, Traditional Cultural Expressions, by the state is still unclear and needs an explanation of the rules for the application of the state as a holder and who protects EBT and needs to involve indigenous peoples, as holders of EBT, in order to protect the ownership of Communal Property and concrete actions of the State in collaboration with the local community, public awareness, supervision and provide strict sanctions against violations of public order. Keywords: Ondel-ondel; Order; Communal.
KEPASTIAN HUKUM PENCORETAN MEREK DAGANG DARI DAFTAR UMUM MEREK PASCA PUTUSAN PEMBATALAN Septiani Arum Hanifah; Liza Marina; Dessy Sunarsi
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 3 (2024): APRIL
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol3.2024.287

Abstract

Perkembangan industri kuliner kian meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di sektor pariwisata. Adanya peningkatan dalam pertumbuhan industri kuliner tentu mengakibatkan persaingan yang makin ketat pula. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus melakukan inovasi untuk menarik pelanggan, salah satunya dengan brand image melalui merek terdaftar yang unik dan mudah diingat. Merek terdaftar tidak berarti aman dari pembatalan merek sebab dapat diajukan gugatan pembatalan apabila memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Bukti konkretnya dapat dijumpai pada sengketa merek dagang antara "7 DAYS" dengan "5 DAYS" yang memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan niat untuk meniru merek “7 DAYS” yang notabenenya merek terkenal. Melalui Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, pencoretan merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek sebagai akibat hukum dari putusan pembatalan tidak dilaksanakan oleh Ditjen KI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum tidak dilakukannya pencoretan merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek pasca Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan untuk menganalisis upaya hukum lain pemilik hak atas merek terhadap pihak yang masih menggunakan merek “5 DAYS” pasca putusan pembatalan merek yang tidak dilakukan pencoretan dari Daftar Umum Merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pengumpulan data sekunder yang didukung oleh data primer berupa wawancara dengan Ditjen KI.
KEPASTIAN HUKUM STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA PARIWSATA DALAM PENGELOLAAN USAHA SPA DI INDONESIA Dessy Sunarsi; Liza Marina
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.429

Abstract

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pariwisata telah menginstrukskan bahwa Setiap Pengusaha Pariwisata Wajibmenerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata dan melakukan Sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikasi Usaha Pariwisata, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata. Pasal 14 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diatur ada 13 jenis Usaha Pariwisata salah satunya adalah Usaha Spa. Usaha Spa adalahusaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Tulisan ini mengkaji apakah Usaha Spa telah mengikuti pedoman usaha sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Usaha Spa harus melakukan sertifikasi usaha agar mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha SPA dapat terjamin. Usaha SPA yang tersertifikasi telah memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan Standar Usaha SPA yang ditetapkan oleh pemerintah oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata yang ditunjuk oleh Pemerintah dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dalam praktik masih ditemukan Usaha Spa belum optimal menerapkan standar usaha sebagimana ketentuan seperti adanya pemeriksaan kesehatan pelanggan sebelum dilakukan pelayanan.
PRODUK KERAJINAN UMKM DALAM MEMANFAATKAN HUKUM MEREK KOLEKTIF DI KABUPATEN SUKOHARJO Ajeng Susilowati; Liza Marina; Fahririn
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.430

Abstract

Pengrajin gitar di Kabupaten Sukoharjo bertepat di Kelurahan Mancasan dan Kelurahan Ngrombo Kecamatan Baki yang memiliki intelektualitas dalam membuat gitar hingga dapat menembus pasar luar negeri merupakan salah satu sentra industri gitar yang mayoritas pengrajin belum mempunyai merek individu maupun merek kolektif. Pengrajin masih menggunakan merek terkenal sesuai permintaan konsumen tanpa adanya lisensi. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pelanggaran merek yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi. Tujuan penelitian ini dengan adanya merek kolektif untuk memudahkan penyelesaian permintaan pendaftaran. Masing-masing barang maupun jasa yang diproduksi memiliki karakteristik yang sama, sehingga memungkinkan hanya untuk menggunakan 1 (satu) merek saja. Metode Penelitian digunakan adalah menggunakan metode normatif – empiris yang pada dasarnya menggabungkan antara hukum normatif dan menambahkan unsur-unsur dari hukum empiris. Adapun maka dapat disimpulkan bahwa pengrajin belum mengoptimalkan untuk memanfaatkan adanya merek khususnya merek kolektif melalui pendaftaran merek sebab pengrajin mengkhawatirkan akan ada munculnya konflik antar pengrajin. Kurangnya kesadaran hukum para pengrajin gitar di Kelurahan Mancasan dan Ngrombo. Pengrajin harus lebih peduli atas hasil produksinya dengan mendaftarkan merek agar produknya mendapat perlindungan hukum, dan tidak menyepelekan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas. Sebaiknya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo mengencarkan lagi terkait literasi hukum ke para pengrajin gitar sehingga mempunyai kesadaran hukum.
Co-Authors Ajeng Susilowati Bramandaru Kurniawan Dessy Sunarsi Didi Haryono Fahririn Fahririn Fahririn Klara Dawi M Ridwan Raymundus Loin Septiani Arum Hanifah Yenny AS