Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Alimni Alimni
Bengkulu
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRODUK HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Saidah Siagian; Frediansyah Frediansyah; Nurdina Purnama Sari; Alimni Alimni; Ismail Ismail
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.2666

Abstract

Abstract: Corporate Social Responsibility (CSR) is the company’s obligation to provide a portion of the profits to help the community around the company’s area. However, have every mining company fulfilled its social obligations in accordance with the mandate or legal products related to CSR to the community? This normative legal research article uses a statutory approach to obtain prescriptions about more effective legal remedies related to the implementation of CSR in regional development. Several relatively large and national companies have indeed successfully implemented CSR programs. However, in general, the implementation of CSR by regional scale companies has not been maximally carried out and felt by the community, especially the local community where the company is located. Keywords: Corporate Social Responsibility; Regional Development. Abstrak: Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan guna membantu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Namun, apakah setiap perusahan tambang telah menunaikan kewajiban sosial sesuai amanat atau produk hukum terkait CSR terhadap masyarakat?Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan prespkripsi tentang upaya hukum yang lebih efektif terkait penerapan CSR dalam pembangunan daerah. Beberapa perusahaan yang berskala relatif besar dan nasional memang telah sukses melaksanakan program CSR. Namun, secara umum, pelaksanaan CSR oleh perusahan skala daerah belum begitu maksimal dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat daerah tempat perusahaan itu berada. Kata Kunci:Corporate Social Responsibility; Pembangunan Daerah.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI INDONESIA Heny Noniarti; Eliza Yuliana; Muhammad Harismansyah Putra Arifin; Alimni Alimni; Ismail Ismail
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.2667

Abstract

Abstract: There is an obligation to involve the community in drafting village regulations. Therefore, this conceptual article is intended to find out how the process of community formation and participation in the preparation of village regulations is carried out. The approach used is the statute approach by collecting primary and secondary legal materials which are then analyzed descriptively. The results, first, are the stages of forming village regulations starting from planning, drafting, discussing, stipulating, promulgating, to dissemination. Second, community participation in the preparation of village regulations is a form of democratic political relations in village governance. In addition, the intended participation can be used as a means to discuss and agree on strategic matters. Keywords:Society Participation; Village Regulation. Abstrak: Ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu, artikel konseptual ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach) dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif.Hasilnya, pertama, tahapan pembentukan peraturan desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan.Kedua, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud adanya hubungan politik yang demokratis dalam tata kelola desa.Selain itu, partisipasi yang dimaksud dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Peraturan Desa
PENGARUH PEOPLE POWER DALAM PERADILAN DI INDONESIA Filip Jaya Saputra; Ollanisa Putri; Pebri Nopita Sari; Alimni Alimni; Ismail Ismail
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.2668

Abstract

Abstract: The role of society in law enforcement in this country is very important. This role needs to be supported by discipline in complying with established laws and regulations. This article, which uses a normative legal research methodology, concludes that, in fact, the content of the rule of law applied in Indonesia contains the principle of the dignity of man, which contains the principles of democracy regarding the ideas of constitutionalism and a government that is given limited authority. With the rule of law, justice and people’s welfare can be achieved, because there is the right of the people to participate in voicing justice in accordance with the fifth Pancasila precept which reads “social justice for all Indonesian people”. Keywords: People Power; Justice. Abstrak: Peran masyarakat dalam penegakan hukum di negeri ini sangatlah penting. Peran tersebut perlu ditunjang dengan disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Artikel yang menggunakan metodologi penelitian hukum normatif ini menyimpulkan, sejatinya, isi dari rule of law yang diterapkan di Indonesia mengandung asas dignity of man, yaitu berisi prinsip dari demokrasi mengenai ide-ide konstitualisme beserta pemerintah yang diberi kewenangan terbatas. Dengan adanya rule of law, maka keadilan juga kesejahteraan rakyat bisa tercapai, karena adanya hak dari rakyat untuk ikut serta dalam menyuarakan keadilan sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata Kunci: People Power; Peradilan
Co-Authors Eliza Yuliana Filip Jaya Saputra Frediansyah Frediansyah Heny Noniarti Ismail Ismail Muhammad Harismansyah Putra Arifin Nurdina Purnama Sari Ollanisa Putri Pebri Nopita Sari Saidah Siagian