<![CDATA[Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengkaji dan menganalisis koalisi partai politik merupakan sistem pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945, (2) Untuk menganalisis dan memberikan argumentasi akibat hukum pengangkatan Menteri yang didasarkan pada koalisi partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis nomatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Data yang berasal dari pemelitian kepustakaan (library research), Dimana penelitian kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaruh Koalisi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Di Indonesia sangat berdampak pada pembentukan cabinet oleh Presiden terpilih selaku pemegang hak prerogative dalam pembentukan cabinet sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 17 UUD 1945. Selain itu koalisi mayoritas dalam rangka pengangkatan Menteri melahirkan resiko politik yang tidak sempurna. Meleburnya (blended) eksekutif dan legislative membuat keduanya berada pada relasi yang akomodatif dan kompromistis. Presiden menggandaikan Hak prerogatifnya dan Fungsi pengawasan DPR melemah. Bahkan resiko terburuk menyebabkan rezim pemerintahan terjebak godaan otoritarisme. Begitupun asumsi awal yang menegaskan kualisi gemuk akan mewujudkan stabilitas pemerintahan tidak dapat dijadikan alasan pembenar.]]>
