Indung Wijayanto
Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Anti-Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia: Ketaatan aturan Prinsip Uji Tuntas Nasabah Rekomendasi FATF Nida Najla; Indung Wijayanto
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i1.26297

Abstract

Pasar modal merupakan sektor yang memiliki sifat transaksi yang kompleks dan dinamis, sehingga sangat rentan terhadap praktik tindak pidana pencucian uang. Untuk mengatasi permasalahan ini, penerapan prinsip uji tuntas nasabah (customer due diligence) menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah dan memberantas pencucian uang di pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang berfokus pada analisis kepatuhan terhadap regulasi POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, dengan mengacu pada standar internasional Rekomendasi 10 dari Financial Action Task Force (FATF). Selain itu, penelitian ini juga membandingkan aturan dan implementasi prinsip uji tuntas nasabah di Indonesia dengan regulasi serupa yang berlaku di Islandia sebagai studi komparatif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip uji tuntas nasabah dalam rangka memperkuat sistem pencegahan pencucian uang di pasar modal Indonesia. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa Indonesia masish harus memperkuat aturan terutama dalam identifikasi beneficial owner.
OPTIMALISASI DIGITAL FORENSIK: UPAYA PENGUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA Michael Adi Nugraha; Indung Wijayanto
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.44723

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong meningkatnya kompleksitas tindak pidana siber, khususnya dalam aspek pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik. Meskipun hukum positif di Indonesia telah mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perkembangan modus operandi kejahatan siber yang semakin canggih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digital forensik dalam memperkuat kedudukan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis Data yang di gunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer didapat melalui wawancara dengan Perwira di Bareskrim Polri. Data Sekunder di peroleh melalui studi pustaka terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami kesesuaian antara pengaturan hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknik kejahatan siber seperti enkripsi, anonimitas, jaringan lintas negara, dan penghapusan data secara sistematis berdampak signifikan terhadap kesulitan pengumpulan alat bukti elektronik. Digital forensik berperan penting dalam menjamin keaslian, keutuhan, dan keterandalan data elektronik serta menjembatani aspek teknis dan yuridis melalui keterangan ahli. Namun, efektivitas digital forensik sangat bergantung pada penerapan standar operasional prosedur dan konsistensi chain of custody. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi digital forensik merupakan faktor krusial dalam memperkuat legitimasi teknis dan yuridis alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana siber di Indonesia.