<![CDATA[Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan logistik yang signifikan dalam penyediaan layanan pelayaran ke wilayah-wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3T). Konektivitas antarpulau yang mengandalkan moda transportasi laut menjadi sangat krusial, terutama dalam distribusi layanan dasar seperti obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis peran pemerintah dan sektor swasta dalam skema pembiayaan kapal untuk mendukung layanan pelayaran di wilayah 3T, serta mengevaluasi implikasinya terhadap ketahanan logistik kesehatan nasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis dengan pendekatan tematik-naratif. Literatur dikumpulkan melalui basis data Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, dan JSTOR dengan kriteria inklusi artikel terbit tahun 2012–2024 yang fokus pada pembiayaan kapal, pelayaran perintis, serta kolaborasi sektor publik dan swasta di wilayah kepulauan. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema model pembiayaan, peran strategis pemerintah, keterlibatan swasta, dan tantangan implementasi. Hasil kajian menunjukkan tiga model utama pembiayaan kapal: subsidi langsung pemerintah (PSO), pendanaan swasta dengan insentif fiskal, dan kemitraan pemerintah-swasta (PPP). Efektivitas pembiayaan sangat dipengaruhi oleh integrasi lintas sektor dan keberlanjutan dukungan fiskal serta regulasi pro-investasi. Selain itu, ditemukan bahwa pelayaran berkelanjutan memiliki dampak signifikan terhadap akses layanan kesehatan di wilayah terpencil. Studi ini merekomendasikan penguatan sinergi kebijakan antar lembaga serta penerapan strategi blended finance sebagai solusi pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan. Pembiayaan kapal tidak hanya menjadi urusan transportasi, tetapi juga bagian dari infrastruktur kesehatan nasional yang perlu dirancang secara kolaboratif dan responsif terhadap tantangan geografis Indonesia.]]>
