<![CDATA[Indikator penting dalam menilai tingkat inflasi, IHK berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan perlindungan konsumen. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari aspek hukum yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan oleh pemerintah daerah dan pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan data IHK dari BPN. Data yang dianalisis mencakup Indeks Harga Konsumen (IHK) serta harga perubahan komoditas pangan seperti daging sapi murni, telur ayam ras, bawang merah, dan garam konsumsi. Perubahan harga komoditas pangan disebabkan oleh faktor eksternal, seperti perubahan cuaca, perubahan biaya produksi, perubahan jumlah permintaan, fluktuasi persediaan pasokan dan hambatan dalam distribusi. Berdasarkan temuan ini, diperlukan kebijakan ekonomi yang lebih responsif, seperti optimalisasi sistem distribusi pangan, intervensi pasar, diversifikasi pangan, sosialisasi pola keuangan terhadap masyarakat, penguatan cadangan pangan, peningkatan produktivitas petani dan peternak, serta melakukan perbaikan distribusi dan logistik guna menjaga stabilitas harga. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur pengendalian inflasi melalui IHK telah ada, terdapat tantangan yang muncul dalam koordinasi antarinstansi, keterbatasan data sektoral, serta lemahnya instrumen hukum daerah dalam menangani fluktuasi harga. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi dapat terlaksana secara efektif dan adil.]]>
