<![CDATA[Revolusi industri 5.0 mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan Artificial Intelligence (AI) menjadi teknologi kunci mengintegrasikan sistem birokrasi tradisional dengan pelayanan publik era digital. Penelitian ini menganalisis tantangan transformasi birokrasi berbasis AI dalam pelayanan publik Indonesia melalui identifikasi hambatan struktural dan formulasi strategi implementasi kontekstual. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan empiris, kasus, dan konseptual, menganalisis data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan implementasi AI dalam birokrasi Indonesia menghadapi tantangan multidimensional: (1) tantangan teknis berupa keterbatasan infrastruktur dan kualitas data tidak konsisten; (2) tantangan organisasional berupa resistensi perubahan dan gap kompetensi digital; (3) tantangan regulasi mencakup framework hukum fragmented; (4) tantangan sosial-budaya melibatkan digital divide dan trust issues. Strategi mengatasi tantangan memerlukan pendekatan holistik mengintegrasikan solusi teknis, organisasional, regulasi, dan sosial-budaya dengan implementasi bertahap dan adaptif. Keberhasilan transformasi membutuhkan leadership commitment, stakeholder collaboration, dan pengembangan roadmap komprehensif dengan prioritas human capital development. Penelitian berkontribusi pada pengembangan framework implementasi AI dalam birokrasi negara berkembang dan memberikan rekomendasi kebijakan optimalisasi transformasi digital pelayanan publik Indonesia.]]>
