Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Artificial Intelligence sebagai Tantangan Transformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Era Digital Astuty Astuty; Tri Susilowati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1287

Abstract

Revolusi industri 5.0 mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan Artificial Intelligence (AI) menjadi teknologi kunci mengintegrasikan sistem birokrasi tradisional dengan pelayanan publik era digital. Penelitian ini menganalisis tantangan transformasi birokrasi berbasis AI dalam pelayanan publik Indonesia melalui identifikasi hambatan struktural dan formulasi strategi implementasi kontekstual. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan empiris, kasus, dan konseptual, menganalisis data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan implementasi AI dalam birokrasi Indonesia menghadapi tantangan multidimensional: (1) tantangan teknis berupa keterbatasan infrastruktur dan kualitas data tidak konsisten; (2) tantangan organisasional berupa resistensi perubahan dan gap kompetensi digital; (3) tantangan regulasi mencakup framework hukum fragmented; (4) tantangan sosial-budaya melibatkan digital divide dan trust issues. Strategi mengatasi tantangan memerlukan pendekatan holistik mengintegrasikan solusi teknis, organisasional, regulasi, dan sosial-budaya dengan implementasi bertahap dan adaptif. Keberhasilan transformasi membutuhkan leadership commitment, stakeholder collaboration, dan pengembangan roadmap komprehensif dengan prioritas human capital development. Penelitian berkontribusi pada pengembangan framework implementasi AI dalam birokrasi negara berkembang dan memberikan rekomendasi kebijakan optimalisasi transformasi digital pelayanan publik Indonesia.
Menjaga Kesehatan Fisik Dan Mental Lanjut Usia Melalui Program Posyandu Lansia Aditya Cahyadi; Wardatul Mufidah; Tri Susilowati; Hevy Susanti; Winda Dwi Anggraini
Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Darul Ulum Vol 1 No 1 (2022): DIMAS-UNDAR
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/dimas.v1i1.568

Abstract

Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat lanjut usia di suatu wilayah tertentu yang sudah terencana, yang digerakkan oleh masyarakat terutama ibu – ibu PKK dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan.tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Posyandu Lansia dalam menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental lanjut usia serta faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Posyandu Lansia. Metode : penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.Penelitian dilakukan di Posyandu Lansia Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, dengan mengambil subjek lansia yang terdata sebanyak 58 lansia. Peran dari program posyandu lansia dimaksudkan untuk memenuhi dan meningkatkan usaha pelayanan kesehatan fisik dan Mental bagi lansia yang umumnya membutuhkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan fisik dan mental. selain sebagai pemenuhan kebutuhan kesehatan fisik dan mental bagi lansia juga menjadi sarana rekreasi dan dapat bersosialisasi dengan teman sebaya ditengah kondisi mereka yang memiliki banyak waktu luang dan kesepian.Ppenyuluhan menjaga kesehatan fisik dan mental lanjut usia di program posyandu lansia berdampak positif untuk meningkatkan kesehatan mental dan spiritual pada lansia.
Tugas Dan Peran Kepala Desa Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang) Hafifah Islamiyah Putri; Muhammad Andri; Tri Susilowati
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article generally discusses the concept of Domestic Violence (KDRT), narrowed down to the issue of abuse by husbands toward their wives. Problems occurring in villages are not limited to governance, customary management, and matters formally regulated under Law No. 6 of 2014, but go beyond these. Violent behavior within the household has now become a highly serious issue at the community level. The purpose of this study is to identify the duties and roles of the Village Head in providing legal protection for victims of domestic violence and to examine the legal protection afforded to victims of domestic violence. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, which is then linked to the realities found in practice. The findings show that the role of the Head of Candimulyo Village includes providing guidance such as advice, physical and spiritual counseling, and participating as a third party in resolving issues and seeking solutions to address domestic violence. The forms of legal protection offered by the Candimulyo Village Head in dealing with domestic violence are also highlighted. The Village Head holds the authority to address social issues within the village, including Domestic Violence (KDRT), as stipulated in several regulations, such as: Law No. 6 of 2014 concerning Villages, which grants village heads the authority to administer village governance and resolve social issues; and Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), which obligates public officials, including village heads, to report any known acts of domestic violence.