Yusuf Bagus Febrianto
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Hukum Waris Islam Dalam Konteks Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan Masrofah Masrofah; Yusuf Bagus Febrianto; Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i4.1453

Abstract

The discourse on Islamic inheritance law is often linked to the issue of gender equality, particularly regarding the distribution of inheritance in which men receive twice the share of women, and is therefore frequently perceived as unjust. Such assessments, however, often fail to fully consider the historical background and social context in which Islamic inheritance law emerged—a context in which it represented a progressive reform from pre-Islamic traditions that denied women any inheritance rights. This study aims to analyze Islamic inheritance law from the perspective of gender equality and the protection of women's rights, as well as to evaluate its implementation within Indonesian Muslim society. The research adopts a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, examining legal norms, doctrines, and social data. The findings indicate that although Islamic legal texts stipulate a 2:1 inheritance ratio between men and women, this provision is not inherently discriminatory but rather reflects a proportional distribution of socio-economic responsibilities at the time. However, in the context of modern society, there exists a degree of implementation flexibility that allows for family deliberation and adaptation to gender equality principles, ensuring that Islamic inheritance law remains relevant and just within a dynamic social framework.
Kajian Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pada Pekerjaan Alih Daya dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Aliran Utilitarianisme Yusuf Bagus Febrianto; Selamat Widodo; Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1693

Abstract

Peraturan perundang-undangan sering kali dipandang sebagai salah satu terobosan dalam perspektif utilitarianisme, yang merupakan aliran filsafat yang menekankan pencapaian tingkat kebahagiaan tertinggi melalui penerapan hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai produk hukum seharusnya dapat memberikan jaminan kepastian dan manfaat bagi masyarakat yang salah satunya terkait ketentuan pekerja outsourcing (alih daya) baik pekerja PKWT maupun pekerja PKWTT. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam perspektif utilitarianisme, Undang-Undang Cipta Kerja dalam sektor ketenagakerjaan belum sejalan dengan pembentukan hukum yang mampu menyebarkan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat
Implikasi Tanggungjawab Secara Perdata Atas Banjir Akibat Deforestasi Kebun Sawit oleh Korporasi Karena Perbuatan Melawan Hukum Yusuf Bagus Febrianto; Slamet Suwaryo; Susilo Wardani
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14910

Abstract

Kegiatan eksploitasi lahan kehutanan mengakibatkan semakin berkurangnya tutupan hutan Indonesia (deforestasi). Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup adalah bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usahanya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan rekonstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) lingkungan bagian pembaruan hukum perdata Indonesia mengintegrasikan tanggung jawab mutlak (strict liability). Pengembangan hukum pembuktian dengan menerapkan konsep tanggung jawab mutlak (strict liability) tanpa membuktikan unsur kesalahan bagi pelaku, yang terpenting adalah hubungan sebab akibat antara kegiatan dan kerugian lingkungan dilakukan melalui pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak . Pihak korporasi dalam menjaga kelestarian alam, tidak hanya dalam bentuk ganti kerugian atas sejumlah uang yang diderita oleh korban tetapi juga meliputi ganti kerugian yang sekaligus memulihkan lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak akibat perbuatan pelakunya, seperti penanaman pohon.