Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi Putusan Pengadilan Terhadap Hak Cipta Dalam Industri Musik Indonesia: (Studi Kasus Agnes Monica Muljoto Vs Arie Sapta Hernawan) Ramlin Ahmad; Maria Aryanthi Ledjap; Diah Retnowati; Yossy Aulia Fadli; Iqbal Iqbal
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2849

Abstract

Industri musik Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam perlindungan hak cipta, khususnya dalam aspek pembayaran royalti. Studi ini membahas implikasi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus Agnez Mo vs Ari Bias, yang menjadi preseden penting dalam mekanisme perizinan penggunaan lagu dalam konser. Kasus ini menyoroti perbedaan antara sistem direct licensing dan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menegaskan kewajiban memperoleh izin langsung dari pencipta lagu, meskipun penyelenggara konser telah membayar royalti melalui LMK. Putusan ini memicu perdebatan mengenai tanggung jawab utama dalam pembayaran royalti, antara penyelenggara acara dan penyanyi. Perbandingan dengan kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel mengungkapkan celah regulasi dalam industri musik terkait hak eksklusif pencipta lagu. Dampak dari putusan ini mencakup perubahan mekanisme perizinan, peningkatan transparansi dalam distribusi royalti, serta kemungkinan revisi regulasi hak cipta guna memberikan kepastian hukum bagi musisi dan pencipta lagu di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN OBAT HEPATITIS B BERSUBSIDI DALAM SISTEM FARMASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA Maria Aryanthi Ledjap; Ramlin Ahmad; Muhammad Syafi’i
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1853

Abstract

The management of subsidized Hepatitis B medicines in hospital pharmacy systems remains vulnerable to administrative irregularities, ethical violations, and legal non-compliance, potentially undermining patients’ rights to equitable and transparent healthcare. This study analyzes the juridical framework governing such management and examines deviations in practice along with resulting legal responsibilities. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this research relies on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that despite comprehensive pharmaceutical regulations in Indonesia, implementation at the hospital level has not fully reflected principles of transparency, accountability, and justice. Deviations include maladministration, misappropriation in drug distribution, and weak internal supervision. These conditions result in layered legal consequences, including administrative sanctions, ethical liability, and potential criminal responsibility. Strengthening regulatory enforcement, improving pharmaceutical audits, and enhancing legal awareness are necessary to ensure accountable and equitable management of subsidized medicines.