Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Implikasi Putusan Pengadilan Terhadap Hak Cipta Dalam Industri Musik Indonesia: (Studi Kasus Agnes Monica Muljoto Vs Arie Sapta Hernawan) Ahmad, Ramlin; Ledjap, Maria Aryanthi; Retnowati, Diah; Fadli, Yossy Aulia; Iqbal, Iqbal
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2849

Abstract

Industri musik Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam perlindungan hak cipta, khususnya dalam aspek pembayaran royalti. Studi ini membahas implikasi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus Agnez Mo vs Ari Bias, yang menjadi preseden penting dalam mekanisme perizinan penggunaan lagu dalam konser. Kasus ini menyoroti perbedaan antara sistem direct licensing dan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menegaskan kewajiban memperoleh izin langsung dari pencipta lagu, meskipun penyelenggara konser telah membayar royalti melalui LMK. Putusan ini memicu perdebatan mengenai tanggung jawab utama dalam pembayaran royalti, antara penyelenggara acara dan penyanyi. Perbandingan dengan kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel mengungkapkan celah regulasi dalam industri musik terkait hak eksklusif pencipta lagu. Dampak dari putusan ini mencakup perubahan mekanisme perizinan, peningkatan transparansi dalam distribusi royalti, serta kemungkinan revisi regulasi hak cipta guna memberikan kepastian hukum bagi musisi dan pencipta lagu di Indonesia.
QUO VADIS KEADILAN DI NEGRI INI Sebuah KERESAHAN MASYARAKAT DALAM BERHARAP KEPASTIAN & KEMANFAATAN HUKUM Ahmad, Ramlin
Bulletin of Law Research Vol. 2 No. 1: Bleach: Bulletin of Law Research (2025 June)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum yang terjadi di masyarakat, terutama yang dialami oleh kelompok ekonomi rendah, sering kali memunculkan ketidakadilan. Masyarakat dengan ekonomi rendah merupakan kelompok sosial yang paling rentan terhadap perlakuan hukum yang tidak adil. Ketidakadilan ini muncul dari penerapan hukum dalam sistem yang ada. Ketika hukum dipisahkan dari konteks sosialnya, maka keadilan yang diharapkan oleh masyarakat akan sulit tercapai. Aparat penegak hukum sering kali hanya melihat dan memahami kasus-kasus yang melibatkan masyarakat golongan bawah melalui teks-teks (pasal kaku) yang tertera dalam undang-undang, bersikap legalistik dan positivistik, tanpa berusaha memahami situasi tersebut dalam konteks sosiologisnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan keberpihakan hukum kepada masyarakat bawah. Penegakan hukum yang bersifat afirmatif dan berpihak tidak cukup jika hanya dibangun melalui paradigma legalistik-positivistik; diperlukan juga pendekatan kritis dan progresif. Para pengadil tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman dan keterampilan hukum yang mumpuni, tetapi juga dituntut untuk mengembangkan kreativitas serta terobosan hukum yang positif. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keadilan serta manfaat hukum yang lebih luas bagi Masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan Alinea I Pembukaan UUD 1945.
ANALISIS TRANSFORMASI HUKUM DAN TANTANGAN SERTA PELUANG DALAM REGULASI SIBER TERHADAP DATA PRIBADI DI INDONESIA PADA ERA DIGITAL Ahmad, Ramlin; Hengkenang, Renytha Mariana
Bulletin of Law Research Vol. 2 No. 1: Bleach: Bulletin of Law Research (2025 June)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlindungan data pribadi. Di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam upaya pengaturan perlindungan data di ranah siber. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang muncul dalam penerapan regulasi tersebut di tingkat nasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menyediakan landasan hukum yang lebih kokoh, masih terdapat berbagai kendala, khususnya terkait dengan penegakan hukum dan kesiapan infrastruktur yang belum optimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi, sinergi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta, serta edukasi publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi.
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR(ANALISIS YURIDIS DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM): (Analisis Yuridis dan Upaya Perlindungan Hukum) Ahmad, Ramlin; Hengkenang, Renytha Mariana
Bulletin of Law Research Vol. 2 No. 1: Bleach: Bulletin of Law Research (2025 June)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang mempunyai dampak jangka panjang bagi korbannya. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan memprihatinkan, yang hingga saat ini masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan mereka, merusak perkembangan sosial, emosional, dan mental, serta meninggalkan dampak jangka panjang yang sulit diatasi. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai korban, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
Cek Kesehatan di Pasar Lembang Sudimara Barat Ciledug Kota Tangerang Saragih, Ayu My Lestari; Reviana, Riska; Juwita, Dessi; Taufiqurrahman, Ahmad Nur; Tanto, Tanto; Parida, Upi; Nugraha, Ridwan Maulana; Ilmi, Irfan; Ahmad, Ramlin; Silaban, Merri; Nursupian, Nursupian; Haris, Abdul; Pardede, Timbul; Zalihin, Zalihin; Andrayanie, Vera; Sugandi, Safrih; Wulandari, Siti; Fauzia, Ocha Yozi; Riska Reviana
Community Service Articles Vol.2 No.1 (May 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v2i1.128

Abstract

Kesehatan pada masyarakat merupakan gambaran tolak ukur kesejahteraaan suatu bangsa negara, salah satu penyakit yang banyak dialami dan jarang di anggap serius adalah Hipertensi. Hipertensi adalah kondisi dimana tekanan darah mengalami peningkatan yang kronis, melebihi angka 140/90 mmHg. Ini merupakan penyebab utama kematian dan sering disebut sebagai pembunuh diam karena sering kali tidak menimbulkan gejala yang jelas, dan sering kali hanya terdeteksi setelah terjadi komplikasi serius pada tubuh. Komplikasi yang terkait dengan hipertensi meliputi masalah pada jantung, risiko stroke, gangguan pada fungsi ginjal. Pada kegiatan ini Universitas Bhakti Asih Tangerang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa/i dalam melakukan pengecekan kesehatan sert konsultasi kesehatan yang dilaksanakan di Pasar Lembang Ciledug pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Pukul 08.00 WIB – selesai. Pelaksanaan ini berhasil melakukan cek kesehatan gratis kepada 30 masyarakat umum dengan rata rata mulai dari usia 19 – 60 tahun. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan dalam hal melakukan cek tensi darah gratis agar setiap masyarakat dapat merasakan dan sadar akan pentingnya kesehatan.
ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI JAKSA PINANGKI SIRNA MALASARI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER AHMAD, RAMLIN
Bulletin of Law Research Vol. 1 No. 1 (2024): BLEACH (Bulletin of Law Research)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v1i1.11

Abstract

Kasus yang menjerat jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., yaitu kasus tindak pidana korupsi berupa suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengungkap awal mula pertemuannya dengan terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia akhir tahun lalu. Kronologi itu disampaikan kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dimana hukumannya dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Sementara itu dalam kasus yang sama, eks anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh yang mulanya divonis 4,5 tahun penjara dalam dugaan penerimaan suap anggaran proyek perguruan tinggi nasional dan kementrian pemuda dan olahraga justru diperberat saat kasasi. Mahkamah Agung mempeberat hukuman Angelina Sondakh menjadi 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp.500 juta. Kalaupun bukan kasus Korupsi, ada kasus Baiq Nuril namun tidak mendapat keringanan sebagaimana Jaksa Pinangki. Baiq Nuril tetap dihukum dengan enam bulan penjara dan denda Rp. 500 juta setelah dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Dalam upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tetap menolak sehingga putusan PK memperkuat putusan-putusan sebelumnya. Bahkan, tak jarang hal-hal yang sama sekali tidak terkait dengan perbuatan hukum, pelaku menjadi pertimbangan. Namun, biasanya itu tidak dalam mengenali peran gender, sebab cukup banyak dipenjara perempuan yang membawa bayinya sambil menyusui. Justru karena Pinangki merupakan seorang Jaksa seharusnya hukuman yang dijatuhkan hendaknya jauh lebih berat bukan malah dikurangi. Kata kunci : Ratio Decidendi, Pidana Korupsi, Keadilan Gender
RATIO DECIDENDI HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DITINJAU DARI PASAL 353 AYAT (2) KUHP DAN PASAL 355 AYAT (1) KUHP (Analisis Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr) AHMAD, RAMLIN
Bulletin of Law Research Vol. 1 No. 2 (2024): Bleach: Bulletin of Law Research
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikarenakan sanksinya yang dapat dipaksakan oleh negara. Penganiayaan sebagaimana yang disebut di muka, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara Penganiayaan yang direncana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Mahulette (terpidana) kepada Novel Salim Baswedan atau Novel Baswedan (korban). Dalam putusan tersebut, hakim memvonis Rahmat Kadir Mahulette dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara.
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL AHMAD, RAMLIN
Bulletin of Law Research Vol. 1 No. 2 (2024): Bleach: Bulletin of Law Research
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Sistem pembangunan hukum yang berkelanjutan merupakan kebutuhan yang harus dilakukan oleh suatu bangsa dalam mengikuti perkembangan masyarakat maupun perkembangan kejahatan, karena pada dasarnya perkembangan kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.
SINERGI TIGA PILAR DALAM PROGRAM PEMBERSIHAN KALI WADAS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN KELURAHAN SUDIMARA BARAT CILEDUG KOTA TANGERANG NURSUPIAN, NURSUPIAN; AHMAD, RAMLIN; TUAHUNS, IRSYAD ZAMHIER; FAUZI, AHMAD; HARIS, ABDUL; SAPUTRA, MUHAMMAD WAHYU ADE; AKBAR, KHALIFA; AZKIA, CZIDNI SIKA; TAUFIQURRAHMAN, AHMAD NUR; WIDYANTO, AGUNG; NUGRAHA, RIDWAN MAULANA; LAHANGI, RAHMAT; ILMI, IRFAN; SURYANTO, HENDRA; MONA, VERONICA VENNACIA OMPU; Nursupian
Community Service Articles Vol.1 No.2 (Nov 2024)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v1i2.48

Abstract

Kebersihan sungai sangat vital dalam menjaga kelangsungan ekosistem air tawar serta kualitas hidup manusia. Sungai yang tercemar bisa membahayakan keberagaman hayati, kesehatan masyarakat, dan juga merusak sumber daya alam yang penting untuk irigasi, persediaan air minum, dan keperluan industri. Pengabdian masyarakat ini bermaksud untuk menyelamatkan lingkungan sungai wadas dari pencemaran seperti limbah domestik dan industri serta limbah rumah tangga dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap menjaga kebersihan lingkungan. Ragam langkah diambil untuk merawat kebersihan sungai, termasuk manajemen limbah yang efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, yang semuanya berperan penting dalam mencegah pencemaran dengan menjaga kebersihan sungai dan memastikan kualitas hidup manusia terjaga secara berkelanjutan. Agar upaya ini berhasil, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menerapkan kebijakan dan langkah konkret untuk melindungi sungai sebagai sumber kehidupan yang sangat penting.
PRAKTIK PINJAMAN BANK KELILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS NURSUPIAN, NURSUPIAN; AHMAD, RAMLIN
Journal of Management and Business Vol.1 No.2 (Nov 2024)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/mass.v1i2.40

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui praktik pinjaman bank keliling dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat ditinjau dari perspektif hukum bisnis. Di kalangan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah, bank keliling ini cukup populer karena mereka memberikan jasa pinjaman yang mudah serta prosesnya yang cepat. Penelitian ini memuat pembahasan tentang bagaimana praktik pinjaman bank keliling dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi/pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beberapa masyarakat yang terjerat oleh bank keliling ini. Banyak permasalahan yang muncul, mulai dari pendapatan yang menurun, usaha bangkrut, kelilit hutang dan rusaknya hubungan keluarga dan hubungan sosial.