Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.366
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Masyarakat PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Journal of Innovative and Creativity Journal of Management and Business Bleach: Bulletin of Law Research Community Service Articles
RAMLIN AHMAD
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Cek Kesehatan di Pasar Lembang Sudimara Barat Ciledug Kota Tangerang Saragih, Ayu My Lestari; Reviana, Riska; Juwita, Dessi; Taufiqurrahman, Ahmad Nur; Tanto, Tanto; Parida, Upi; Nugraha, Ridwan Maulana; Ilmi, Irfan; Ahmad, Ramlin; Silaban, Merri; Nursupian, Nursupian; Haris, Abdul; Pardede, Timbul; Zalihin, Zalihin; Andrayanie, Vera; Sugandi, Safrih; Wulandari, Siti; Fauzia, Ocha Yozi; Riska Reviana
Community Service Articles Vol.2 No.1 (May 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v2i1.128

Abstract

Kesehatan pada masyarakat merupakan gambaran tolak ukur kesejahteraaan suatu bangsa negara, salah satu penyakit yang banyak dialami dan jarang di anggap serius adalah Hipertensi. Hipertensi adalah kondisi dimana tekanan darah mengalami peningkatan yang kronis, melebihi angka 140/90 mmHg. Ini merupakan penyebab utama kematian dan sering disebut sebagai pembunuh diam karena sering kali tidak menimbulkan gejala yang jelas, dan sering kali hanya terdeteksi setelah terjadi komplikasi serius pada tubuh. Komplikasi yang terkait dengan hipertensi meliputi masalah pada jantung, risiko stroke, gangguan pada fungsi ginjal. Pada kegiatan ini Universitas Bhakti Asih Tangerang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa/i dalam melakukan pengecekan kesehatan sert konsultasi kesehatan yang dilaksanakan di Pasar Lembang Ciledug pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Pukul 08.00 WIB – selesai. Pelaksanaan ini berhasil melakukan cek kesehatan gratis kepada 30 masyarakat umum dengan rata rata mulai dari usia 19 – 60 tahun. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan dalam hal melakukan cek tensi darah gratis agar setiap masyarakat dapat merasakan dan sadar akan pentingnya kesehatan.
SINERGI TIGA PILAR DALAM PROGRAM PEMBERSIHAN KALI WADAS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN KELURAHAN SUDIMARA BARAT CILEDUG KOTA TANGERANG NURSUPIAN, NURSUPIAN; AHMAD, RAMLIN; TUAHUNS, IRSYAD ZAMHIER; FAUZI, AHMAD; HARIS, ABDUL; SAPUTRA, MUHAMMAD WAHYU ADE; AKBAR, KHALIFA; AZKIA, CZIDNI SIKA; TAUFIQURRAHMAN, AHMAD NUR; WIDYANTO, AGUNG; NUGRAHA, RIDWAN MAULANA; LAHANGI, RAHMAT; ILMI, IRFAN; SURYANTO, HENDRA; MONA, VERONICA VENNACIA OMPU; Nursupian
Community Service Articles Vol.1 No.2 (Nov 2024)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v1i2.48

Abstract

Kebersihan sungai sangat vital dalam menjaga kelangsungan ekosistem air tawar serta kualitas hidup manusia. Sungai yang tercemar bisa membahayakan keberagaman hayati, kesehatan masyarakat, dan juga merusak sumber daya alam yang penting untuk irigasi, persediaan air minum, dan keperluan industri. Pengabdian masyarakat ini bermaksud untuk menyelamatkan lingkungan sungai wadas dari pencemaran seperti limbah domestik dan industri serta limbah rumah tangga dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap menjaga kebersihan lingkungan. Ragam langkah diambil untuk merawat kebersihan sungai, termasuk manajemen limbah yang efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, yang semuanya berperan penting dalam mencegah pencemaran dengan menjaga kebersihan sungai dan memastikan kualitas hidup manusia terjaga secara berkelanjutan. Agar upaya ini berhasil, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menerapkan kebijakan dan langkah konkret untuk melindungi sungai sebagai sumber kehidupan yang sangat penting.
PRAKTIK PINJAMAN BANK KELILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS NURSUPIAN, NURSUPIAN; AHMAD, RAMLIN
Journal of Management and Business Vol.1 No.2 (Nov 2024)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/mass.v1i2.40

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui praktik pinjaman bank keliling dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat ditinjau dari perspektif hukum bisnis. Di kalangan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah, bank keliling ini cukup populer karena mereka memberikan jasa pinjaman yang mudah serta prosesnya yang cepat. Penelitian ini memuat pembahasan tentang bagaimana praktik pinjaman bank keliling dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi/pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beberapa masyarakat yang terjerat oleh bank keliling ini. Banyak permasalahan yang muncul, mulai dari pendapatan yang menurun, usaha bangkrut, kelilit hutang dan rusaknya hubungan keluarga dan hubungan sosial. 
IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN DANA ALOKASI (DAU) TAMBAHAN PERBANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG APBD TANGERANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020(Studi kasus : Kecamatan Pondok Aren) Ramlin Ahmad
Bulletin of Law Research Vol.2 No.2 (Des 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i2.130

Abstract

Studi ini mendeskripsikan tentang proses implementasi Dana Alokasi Umu (DAU) Tambahan perbantuan pendanaan kelurahan dalam peraturan daerah Kota Tangerang selatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat penyaluran dana alokasi umum (DAU) tambahan perbantuan pendanaan kelurahan dalam peraturan daerah kota Tangerang selatan di kecamatan pondok Aren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan di alokasikan secara merata untuk seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Pondok Aren. Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan ditempatkan pada DPA Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan di Daerah sesuai dengan kategori Daerah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Faktor-faktor yang menghambat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan di kecamatan Pondok Aren Tahun anggaran 2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, sehingga terjadi penundaan terhadap Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk beberapa Kelurahan khususnya kelurahan di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Kebijakan penundaan Anggaran Dana Alokasi Umum juga dikarenakan daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran pemberkasan dan adapun alasan lainnya ialah anggaran tersebut dipergunakan untuk penanganan Covid-19.
Implikasi Putusan Pengadilan Terhadap Hak Cipta Dalam Industri Musik Indonesia: (Studi Kasus Agnes Monica Muljoto Vs Arie Sapta Hernawan) Ramlin Ahmad; Maria Aryanthi Ledjap; Diah Retnowati; Yossy Aulia Fadli; Iqbal Iqbal
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2849

Abstract

Industri musik Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam perlindungan hak cipta, khususnya dalam aspek pembayaran royalti. Studi ini membahas implikasi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus Agnez Mo vs Ari Bias, yang menjadi preseden penting dalam mekanisme perizinan penggunaan lagu dalam konser. Kasus ini menyoroti perbedaan antara sistem direct licensing dan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menegaskan kewajiban memperoleh izin langsung dari pencipta lagu, meskipun penyelenggara konser telah membayar royalti melalui LMK. Putusan ini memicu perdebatan mengenai tanggung jawab utama dalam pembayaran royalti, antara penyelenggara acara dan penyanyi. Perbandingan dengan kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel mengungkapkan celah regulasi dalam industri musik terkait hak eksklusif pencipta lagu. Dampak dari putusan ini mencakup perubahan mekanisme perizinan, peningkatan transparansi dalam distribusi royalti, serta kemungkinan revisi regulasi hak cipta guna memberikan kepastian hukum bagi musisi dan pencipta lagu di Indonesia.
Tinjauan Hukum Waris Dalam Hak Cipta Di Era Digital Ramlin Ahmad; Diah Retnowati; Fitriyadi Fitriyadi; Alexander Satria Aji Wibowo; Marni Maryani; Iqbal Tawakal; Muhammad Safi’i
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5855

Abstract

Dalam menghadapi era digital yang penuh dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, transformasi mendalam terjadi dalam domain hak cipta, memunculkan tantangan yang kompleks, terutama dalam aspek hukum waris. Warisan digital menjadi isu yang semakin mendesak, terutama ketika menghadapi kenyataan bahwa banyak aspek hidup dan karya kreatif seseorang sekarang tersimpan dalam bentuk data digital. Bagaimana hak cipta terhadap aset digital ini diturunkan kepada ahli waris menjadi suatu pertanyaan etis dan praktis yang kompleks.Penting untuk memahami bagaimana pengelolaan hak cipta telah berubah seiring dengan evolusi teknologi. Penulisan jurnal ini mengadopsi metode penelitian secara hukum normatif. Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik metoda kepustakaan (library research). Sumber-sumber literatur, seperti buku-buku yang dipilih berdasarkan relevansi dengan masalah yang diteliti, menjadi acuan utama dalam mengkaji isu-isu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan implikasi etika dalam hak cipta menjadi fokus dalam mengakomodasi kehendak etis pencipta terkait dengan warisan digital. Dengan pembaruan regulasi, dan kolaborasi global, sistem hukum dapat memastikan bahwa pewarisan hak cipta di era digital dapat dilakukan dengan adil dan efektif.
EVALUASI PERAN APARAT PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Ramlin Ahmad; Chaliza Yafirastiani Pangestu; Yossy Aulia Fadli
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1827

Abstract

This study analyzes the role of law enforcement officials in Indonesia in ensuring justice and legal certainty. It focuses on the effectiveness of law enforcement officials in addressing issues of corruption, drug abuse, and human rights violations. The methodology used is descriptive qualitative coupled with comparative analysis. Findings indicate structural challenges such as limited resources, integrity issues, and lack of coordination between institutions. Recommendations are provided for improving professionalism and reforming the law enforcement system.
Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Baku Yang Merugikan Pada Layanan Pinjaman Online Berbasis Aplikasi Ramlin Ahmad; Renytha Mariana Hengkenang; Maura Amanda Putri
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1834

Abstract

The rapid development of online loan (Pinjol) services in Indonesia has been accompanied by widespread use of detrimental standard clauses in consumer agreements. This normative legal research aims to (1) identify the forms of unfair standard clauses in online loan agreements, (2) analyze their legal compliance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and OJK Regulation Number 30 of 2024, and (3) formulate effective legal protection and dispute resolution for consumers. The results show that exoneration clauses and liability transfer clauses to third parties (e.g., debt collectors) are the most common forms of detrimental clauses. These clauses violate Article 18 of the UUPK and the principle of good faith in contracts, making them void by law. The study concludes that there is a significant gap between the legal framework and its implementation. A comprehensive approach is needed, including strengthening ex-ante supervision by OJK, standardizing contracts, empowering vulnerable. consumers, and creating integrated, accessible dispute resolution mechanisms to build a fair and transparent digital lending ecosystem.
PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR Diah Retnowati; Azis Nur Arifin; Ramlin Ahmad
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1846

Abstract

llegal wildlife trade has become a serious environmental crime that threatens biodiversity conservation and ecological sustainability, particularly in urban areas such as Jakarta where trade networks are highly developed. This article aims to analyze the role of the Jakarta Natural Resources Conservation Agency (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta) in preventing and combating illegal wildlife trade and to assess the effectiveness of conservation law enforcement in an urban context. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by secondary data derived from legislation, official government reports, and relevant scientific literature. The findings indicate that although BKSDA Jakarta has implemented supervisory and enforcement measures in accordance with Law Number 5 of 1990, its effectiveness remains constrained by limited human resources, weak inter-agency coordination, and inadequate capacity to address digital-based wildlife trade. In addition, the increasing use of online platforms for wildlife trafficking presents new challenges that are not fully accommodated by existing legal instruments. This study concludes that strengthening institutional capacity, improving cross-sectoral coordination, and adapting law enforcement strategies to technological developments are essential to enhance the effectiveness of wildlife protection and conservation law enforcement in urban areas.
ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN OBAT HEPATITIS B BERSUBSIDI DALAM SISTEM FARMASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA Maria Aryanthi Ledjap; Ramlin Ahmad; Muhammad Syafi’i
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1853

Abstract

The management of subsidized Hepatitis B medicines in hospital pharmacy systems remains vulnerable to administrative irregularities, ethical violations, and legal non-compliance, potentially undermining patients’ rights to equitable and transparent healthcare. This study analyzes the juridical framework governing such management and examines deviations in practice along with resulting legal responsibilities. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this research relies on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that despite comprehensive pharmaceutical regulations in Indonesia, implementation at the hospital level has not fully reflected principles of transparency, accountability, and justice. Deviations include maladministration, misappropriation in drug distribution, and weak internal supervision. These conditions result in layered legal consequences, including administrative sanctions, ethical liability, and potential criminal responsibility. Strengthening regulatory enforcement, improving pharmaceutical audits, and enhancing legal awareness are necessary to ensure accountable and equitable management of subsidized medicines.
Co-Authors Abdul Haris AHMAD NUR TAUFIQURRAHMAN Akbar, Khalifa Akbarudin Noor Akbaudin Noor Alexander Satria Aji Wibowo Andrayanie, Vera Aryono Aryono Azis Nur Arifin AZKIA, CZIDNI SIKA Chaliza Yafirastiani Pangestu Dhimas Dwi Putro Baharza Diah Retnowati Dimas Dwi Putro Baharza Fauzi Ahmad Muda Fauzia, Ocha Yozi Fitriyadi Fitriyadi Fitriyadi Heli Komarudin Heri Ferdiansyah Ilmi, Irfan Iqbal Iqbal Iqbal Tawakal IRSYAD ZAMHIER TUAHUNS Juwita, Dessi LAHANGI, RAHMAT Maria Aryanthi Ledjap Marni Maryani Maura Amanda Putri MONA, VERONICA VENNACIA OMPU Muhammad Safi’i Muhammad Syafi’i Nugraha, Ridwan Maulana Nursupian, Nursupian Pardede, Timbul Renytha Mariana Hengkenang Reviana, Riska Riska Reviana Saputra, Muhammad Wahyu Ade Saragih, Ayu My Lestari Silaban, Merri siti wulandari Sugandi, Safrih SURYANTO, HENDRA Tanto Tanto Tuahuns, Irsyad Zamhier Upi Parida Widyanto, Agung Yossy Aulia Fadli Zalihin, Zalihin