<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan klasik dan kontemporer mengenai hubungan agama dan negara dalam perspektif Islam, yang sering kali berfokus pada formalisasi bentuk negara tertentu. Tujuannya adalah mengkaji secara mendalam istilah-istilah dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan konsep agama dan negara untuk menemukan orientasi normatif yang ditawarkan teks suci tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan metode tafsir maudhû’i, yang menghimpun dan menganalisis seluruh ayat yang memuat istilah dîn, millah, balad, bilâd, baldah, dâr, dan diyâr melalui kajian leksikal dan kontekstual dengan merujuk pada literatur tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak menetapkan bentuk negara secara eksplisit, melainkan mengedepankan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan ketaatan pada hukum Ilahi. Istilah-istilah yang dianalisis merepresentasikan kerangka konseptual yang bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi ke berbagai sistem politik, selama prinsip-prinsip inti tersebut dijaga. Pembahasan mengaitkan temuan ini dengan pandangan para pemikir Islam seperti al-Mawardi, al-Ghazali, dan Muhammad Hasan Haikal, serta menempatkannya dalam konteks wacana politik Islam modern yang plural dan dinamis. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa relevansi Al-Qur’an terhadap politik terletak pada peneguhan nilai, bukan pada formalisasi bentuk negara, dengan implikasi pada peluang integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan yang kontekstual dan inovatif.]]>
