<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango. khususnya pada mekanisme implementasi, Capaian Kerja, dan Dampak Tunjangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan tunjangan kerja (Tukin). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme implementasi Tukin di KPU Bone Bolango belum sepenuhnya berjalan efektif. Hambatan utama meliputi keterlambatan pembaruan data pegawai, ketidaklengkapan laporan, dan verifikasi kinerja yang sering tidak tepat waktu akibat padatnya jadwal kerja. Kondisi ini berimplikasi pada keterlambatan pembayaran dan revisi administrasi berulang. Selain itu, masih ditemukan pegawai dengan kinerja rendah yang memperoleh Tukin hampir sama dengan pegawai berprestasi tinggi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara indikator kinerja yang ideal dengan praktik di lapangan. Dampak lain yang teridentifikasi adalah adanya pegawai yang memandang Tukin hanya sebagai hak rutin, bukan sebagai pendorong motivasi, sehingga tujuan utama Tukin menjadi kurang tercapai. Adapun penelitian merekomendasikan efektivitas Tukin tidak semata-mata ditentukan oleh faktor finansial, tetapi juga oleh faktor non-finansial seperti kedisiplinan, lingkungan kerja, serta dukungan organisasi. Oleh karena itu, disarankan agar KPU Bone Bolango melakukan evaluasi berkala, memperbaiki mekanisme verifikasi, serta menjaga keadilan dalam distribusi Tukin, sehingga kebijakan ini benar-benar mampu mendorong peningkatan motivasi dan kinerja pegawai secara optimal.]]>
