Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Innovative and Creativity Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum
Anthony Rahardjo
Universitas Borobudur
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum dengan Sistem Common Law Anthony Rahardjo; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4648

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui perspektif perbandingan hukum dengan sistem Common Law. Indonesia sebagai negara yang berakar pada tradisi Civil Law menekankan prosedur formal dan kepatuhan administratif dalam penyelesaian sengketa pajak. Namun demikian, sistem ini menghadapi berbagai tantangan seperti birokrasi yang panjang, waktu penyelesaian yang lama, serta meningkatnya kompleksitas perkara, termasuk transaksi internasional dan isu transfer pricing. Sebaliknya, sistem Common Law menekankan fleksibilitas hukum melalui preseden, peran aktif hakim, serta mekanisme penyelesaian dini seperti mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution). Penelitian ini membahas prinsip-prinsip hukum yang mendasar, mekanisme administratif dan yudisial, peran lembaga dan hakim, karakteristik sengketa, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pajak dengan mengadopsi praktik terbaik dari sistem Common Law, termasuk penerapan preseden hukum, penyederhanaan prosedur administratif, penguatan kapasitas peradilan pajak, serta pengembangan mekanisme mediasi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Civil Law. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum perpajakan nasional.
Reformulation of Criminal Sanctions For Perpetrators And Legal Protection For Victims of Sexual Harassment Anthony Rahardjo; Binsar Jon Vic
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v2i3.446

Abstract

Sexual harassment remains a persistent and systemic problem in Indonesia, reflecting ongoing weaknesses in criminal regulation, law enforcement practices, and victim-oriented protection mechanisms. Although legal frameworks such as the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and the Law on the Crime of Sexual Violence (Law No. 12 of 2022) have been enacted to address sexual violence, their implementation has not yet produced a sufficient deterrent effect for perpetrators nor comprehensive legal and psychosocial protection for victims. This study aims to critically examine the adequacy of existing criminal sanctions against perpetrators of sexual harassment and to formulate a more effective model of legal protection for victims based on principles of justice and victim recovery. The research is grounded in normative legal research employing a statutory and conceptual approach, with primary legal materials consisting of relevant legislation and secondary materials derived from legal doctrines, scholarly literature, and previous studies. The underlying hypothesis of this study is that current criminal sanctions and victim protection mechanisms are inadequate to address the complex impacts of sexual harassment and therefore require substantive reform. The findings indicate that the relatively light criminal penalties, evidentiary difficulties, and the persistence of victim-blaming practices undermine effective law enforcement and victim recovery. Accordingly, this study emphasizes the urgency of reformulating criminal sanctions to enhance their deterrent effect, strengthening victim-centered legal protection, improving access to legal aid and psychosocial rehabilitation, and refining evidentiary standards in judicial proceedings to ensure a more just, responsive, and comprehensive legal framework for addressing sexual harassment in Indonesia.
Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum dengan Sistem Common Law Anthony Rahardjo; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1801

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui perspektif perbandingan hukum dengan sistem Common Law. Indonesia, sebagai negara dengan tradisi Civil Law, menekankan prosedur formal dan kepatuhan administratif dalam penyelesaian sengketa pajak, namun menghadapi tantangan berupa birokrasi panjang, lama waktu penyelesaian, dan kompleksitas kasus yang semakin meningkat, termasuk transaksi internasional dan transfer pricing. Sementara itu, sistem Common Law menekankan fleksibilitas hukum melalui preseden, peran hakim yang aktif, dan mekanisme penyelesaian sengketa awal melalui mediasi dan dispute resolution. Penelitian ini membahas perbedaan prinsip dasar hukum, mekanisme administrasi dan peradilan, peran lembaga dan hakim, karakteristik sengketa, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pajak dengan mengadopsi praktik terbaik Common Law, termasuk penerapan preseden, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan kapasitas pengadilan pajak, dan pengembangan mekanisme mediasi, sambil tetap mempertahankan prinsip dasar Civil Law. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum pajak nasional.
Co-Authors Binsar Jon Vic Zainal Arifin Hoesein