Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pengaturan Hak Ekonomi bagi Pencipta dalam Pemutaran Musik untuk Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari Perspektif Tujuan Hukum Ni Ketut Ayu Karioni; Ni Putu Sawitri Nandari; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4739

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan hak ekonomi bagi pencipta dalam pemutaran musik untuk tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari perspektif tujuan hukum. Latar belakang penelitian adalah kekaburan norma dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC mengenai frasa "imbalan yang wajar" yang belum terjelaskan secara tegas, sehingga menghambat perlindungan hak ekonomi pencipta. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan hak ekonomi pencipta melalui teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, sementara teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yuridis kualitatif. Populasi mencakup seluruh peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan literatur terkait hak cipta musik. Sampel dipilih melalui purposive sampling berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan publikasi tahun 2021 ke depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah menetapkan kepastian hukum melalui mekanisme pembayaran royalti yang jelas dan lembaga pengelola yang terstruktur dengan sistem sanksi yang tegas. Kesimpulan penelitian adalah pengaturan hak ekonomi pencipta telah mencerminkan ketiga tujuan hukum menurut Radbruch secara terintegrasi, meskipun masih memerlukan optimalisasi implementasi dalam hal kesadaran hukum, penegakan hukum yang konsisten, dan transparansi pengelolaan royalti.
Penyalahgunaan Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam IX/Udayana ditinjau dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Rumah Negara Roberto Valdino; Ni Putu Sawitri Nandari
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2637

Abstract

Penyalahgunaan rumah dinas TNI oleh prajurit yang tidak lagi berdinas merupakan permasalahan hukum administrasi yang berdampak pada pengelolaan aset negara dan pemenuhan hak prajurit aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan dan penghunian rumah dinas TNI berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2018 serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan rumah dinas di lingkungan Kodam IX/Udayana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan rumah dinas TNI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2018. Namun, regulasi tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme pengosongan rumah dinas terhadap penghuni yang tetap menempati rumah dinas setelah hak penghunian berakhir. Penyalahgunaan rumah dinas dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan administrasi, budaya senioritas, kondisi sosial ekonomi penghuni, rendahnya kesadaran hukum, kurangnya koordinasi antarunit, serta keterbatasan rumah dinas. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan sistem pengelolaan rumah dinas untuk mewujudkan kepastian hukum dan optimalisasi pengelolaan aset negara.