<![CDATA[Doktrin unjust enrichment merupakan prinsip fundamental dalam berbagai sistem hukum modern, namun belum memperoleh pengaturan eksplisit dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kekosongan normatif ini menimbulkan persoalan ketika terjadi perpindahan manfaat atau keuntungan tanpa dasar hukum yang sah, sementara kerangka hukum positif hanya menyediakan dua dasar gugatan tradisional, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan perkembangan doktrin unjust enrichment, menilai relevansinya dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, serta merumuskan model transformasi yang sesuai dengan karakteristik hukum nasional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa unjust enrichment memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai instrumen pemulihan berbasis keadilan korektif. Analisis komparatif menunjukkan bahwa berbagai negara civil law maupun common law telah menjadikan doktrin ini sebagai mekanisme penting dalam menyelesaikan sengketa yang tidak dapat ditangani oleh dasar gugatan konvensional. Transformasi dapat dilakukan melalui perluasan interpretasi yurisprudensi, penguatan judge-made law, dan pembaruan legislasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan unjust enrichment mampu memperkuat kepastian hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, serta kemampuan sistem hukum perdata Indonesia menghadapi dinamika transaksi modern]]>
