Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Tihadanah
Universitas Tama Jagakarsa
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 KUHP Tihadanah; Sri Afriani
Journal of Innovative and Creativity Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v4i1.6248

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan serta menelaah penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 365 KUHP dalam praktik peradilan pidana. Metode, metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.Simpulan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dapat diterapkan apabila seluruh unsur delik dalam Pasal 365 KUHP terpenuhi. Namun demikian, penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mempengaruhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, sehingga diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum pidana.
Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Dalam Delik Tindak Pidana Menyiarkan Konten Bermuatan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial: (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim) Muhammad Afrizal Tandi; Hasudungan Sinaga; Tihadanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5803

Abstract

Era digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi dan interaksi sosial. Di satu sisi, teknologi seperti internet dan media sosial mempermudah distribusi informasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu dan tindak pidana berbasis teknologi (cybercrime). Di Indonesia, tantangan ini diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bertujuan untuk menjamin keamanan serta kepastian hukum dalam ruang digital. Penelitian ini mengkaji kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui konten YouTube. Keduanya dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tetapi dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim karena hakim menimbang tuntutan penuntut umum tidak memenuhi standar pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian bersifat deskriptif analitis, menggambarkan dan menganalisis putusan bebas (vrijspraak). Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil evaluatif. Pengaturan tentang Putusan Bebas (Vrijspraak) secara tegas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim menegaskan pentingnya analisis kontekstual dalam kasus pencemaran nama baik, khususnya terkait kritik terhadap pejabat publik. Keputusan ini menjadi preseden penting, menekankan kebutuhan akan pembuktian yang kuat, pemahaman konteks komunikasi publik, serta keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum.
Co-Authors Muhammad Afrizal Tandi Sri Afriani