Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Sosial dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Siti Anisyah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dan Aset Desa: Studi Kualitatif di Desa Sukamaju, Kabupaten Musi Banyuasin Lili Kurnia; Komaruddin Komaruddin; Siti Anisyah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tata kelola pemerintahan Desa Sukamaju, Kecamatan Plakat Tinggi,Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaan aset desa dan dana desa, sekaligus menelusuri faktorfaktor yang mendorong maupun menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara,observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan informan yang mencakup kepala desa, perangkatdesa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Sukamaju. Analisis dilakukandengan berpedoman pada kerangka Good Governance UNDP (1997) yang menekankan prinsippartisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitasefisiensi, dan akuntabilitas sebagai indikator penilaian tata kelola. Pengolahan data mengikuti modelanalisis interaktif Miles dan Huberman (1994) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, sertapenarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan dana desadi Desa Sukamaju pada aspek administrasi umumnya sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku,namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai hambatan. Hambatan yang menonjol antaralain transparansi yang belum berjalan optimal, partisipasi masyarakat yang masih terbatas, kapasitasaparatur desa yang belum memadai, serta fungsi pengawasan BPD yang belum maksimal. Di sisi lain,terdapat faktor pendukung berupa regulasi yang jelas, dukungan dari pemerintah daerah, sertakomitmen pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan. Penelitian ini menyimpulkanbahwa upaya memperkuat transparansi, memperluas partisipasi masyarakat, dan meningkatkankapasitas aparatur desa merupakan strategi penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan desayang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Strategi Politik Digital dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Akun Tiktok Lucianty. Official Musi Banyuasin 2024) Minal Mukromin; Kun Budianto; Siti Anisyah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3702

Abstract

TikTok telah menjadi platform kampanye politik utama secara global, namun efektivitasnya kurang dieksplorasi bagi kandidat mantan koruptor di Pilkada kabupaten pedesaan Indonesia. Penelitian ini menganalisis strategi politik Lucianty, S.E. melalui TikTok pada Pilkada Musi Banyuasin 2024, di mana ia meraup 130.774 suara meskipun rekam jejak hukum. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis isi, purposive sampling menargetkan postingan berengagement tinggi dari @lucianty.official (13,9 ribu pengikut, 360,8 ribu likes) selama periode kampanye 22 September-23 November. Instrumen mencakup observasi partisipatif, screenshot, dan metrik engagement, dianalisis melalui model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan) dengan kerangka ofensif-defensif Schoder. Hasil menunjukkan strategi ofensif memperluas basis pemilih melalui kunjungan desa (Sri Damai: 35,8 ribu views) dan program MUBA SEHATI di 57 desa/kelurahan, sementara strategi defensif mempertahankan pendukung inti via konten religius dan acara masyarakat. Kesimpulannya, keberhasilan parsial recovery personal branding terhambat akses digital pedesaan (33,8% Gen Z) dan skeptisisme pasca-korupsi, menyarankan pendekatan hybrid online-offline bagi calon pedesaan.
Persepsi Politik Masyarakat Terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Layanan Listrik: Studi Kasus Desa Sidorahayu Kecamatan Plakat Tinggi Raissa Caroline; Kun Budianto; Siti Anisyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6054

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi politik masyarakat terhadap tata kelola pemerintah daerah dalam layanan listrik di Desa Sidorahayu, Kecamatan Plakat Tinggi. Pelayanan listrik sebagai bagian dari pelayanan publik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan seperti gangguan listrik, keterlambatan penanganan, serta kurangnya transparansi informasi yang memengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat dan praktik tata kelola yang terjadi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan masyarakat serta aparat desa. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola layanan listrik melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pihak PLN, yang mencerminkan pola network governance. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala dalam koordinasi, komunikasi, dan transparansi informasi. Persepsi politik masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman langsung dalam menerima pelayanan, yang menghasilkan penilaian beragam, baik positif maupun negatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi politik masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin positif pula persepsi masyarakat terhadap pemerintah, dan sebaliknya.
The Role of Female Members of The Regional People's Representative Council (DPRD) in Addressing Gender Issues in The City of Palembang Ocin Permatasari; Kun Budianto; Siti Anisyah
Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Studi Sosial dan Politik
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jssp.v9i2.36007

Abstract

This study aims to identify and analyze the role of female members of the Regional Representative Council (DPRD) in addressing gender issues, particularly gender-based violence against women in Palembang City during the 2024-2029 term. The analysis was conducted using Hanna Fenichel Pitkin’s theory of Political Representation, with a focus on substantive representation (acting for). The research method employed was a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation, in-depth interviews with female DPRD members and representatives from the Department of Women’s Empowerment and Child Protection (DPPPA), as well as document analysis. The research findings indicate that the role of female DPRD members in responding to the surge in gender-based violence cases in Palembang City has gone beyond the bounds of formal representation. This role is demonstrated through three main dimensions. First, political accountability is built through emotional closeness with women’s organizations and grassroots communities to integrate their aspirations into the local policy agenda. Second, responsiveness is manifested through intuitive sensitivity rooted in shared experiences as women, enabling them to take the initiative and create safe spaces for victims of violence. Third, effectiveness is demonstrated by optimizing technocratic interventions through oversight of local regulation drafts to ensure they are free from gender bias, monitoring gender budgeting, and fostering cross-sectoral collaboration with the DPPPA. Overall, these findings confirm that the presence of women in the legislature is not merely about fulfilling quotas, but rather about serving as agents of change who break down patriarchal barriers through a combination of emotional closeness, swift responsiveness to marginalized issues, and the courage to intervene in technocratic processes.
Co-Authors Komaruddin Komaruddin Lili Kurnia Minal Mukromin Ocin Permatasari Raissa Caroline