Chandany, Violeta Intan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN REFORMA AGRARIA SEKITAR KAWASAN HUTAN MILIK NEGARA DENGAN TANAH KAUM DI NAGARI PAGADIH Chandany, Violeta Intan; Syuryani, Syuryani
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21307

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reforma agraria di kawasan hutan milik negara yang bersinggungan dengan tanah kaum di Nagari Pagadih serta dampaknya terhadap masyarakat lokal. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menelaah ketidaksesuaian antara hukum positif dan hukum adat Minangkabau, serta mengkaji sejauh mana program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma agraria mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan negara melalui skema Perhutanan Sosial telah memberikan legitimasi awal, namun belum disertai legalitas atas tanah komunal kaum secara menyeluruh. Dampaknya, masyarakat menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum dan akses ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi antara sistem hukum adat dan kebijakan agraria nasional untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis secara berkelanjutan.
PENERAPAN REFORMA AGRARIA SEKITAR KAWASAN HUTAN MILIK NEGARA DENGAN TANAH KAUM DI NAGARI PAGADIH Chandany, Violeta Intan; Syuryani, Syuryani
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21307

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reforma agraria di kawasan hutan milik negara yang bersinggungan dengan tanah kaum di Nagari Pagadih serta dampaknya terhadap masyarakat lokal. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menelaah ketidaksesuaian antara hukum positif dan hukum adat Minangkabau, serta mengkaji sejauh mana program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma agraria mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan negara melalui skema Perhutanan Sosial telah memberikan legitimasi awal, namun belum disertai legalitas atas tanah komunal kaum secara menyeluruh. Dampaknya, masyarakat menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum dan akses ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi antara sistem hukum adat dan kebijakan agraria nasional untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis secara berkelanjutan.