Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Produk Kebijakan Pendaftaran Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Farda, Nessa Fajriyana; Syuryani, Syuryani; Amirullah, Imron; Sari, Ice Wahyuni Permata
eScience Humanity Journal Vol 4 No 2 (2024): eScience Humanity Journal Volume 4 Number 2 May 2024
Publisher : Asosiasi Ide Bahasa Kepri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/esci.v4i2.158

The government/regional government land asset registration policy is the mandate of Article 43 of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property which states that "State/regional property in the form of land must be certified in the name of the government of the Republic of Indonesia/regional government concerned". However, not all local governments have implemented it optimally. One of them is Pasaman district. This research aims to find out how the Pasaman district government's land asset registration policy is implemented and the obstacles it faces. This research is descriptive in nature and uses an empirical juridical approach. The research results show that the land that has not been certified in Pasaman district is mostly road land assets. Therefore, local governments cannot be separated from problems both internally and externally.

STATUS KEPEMILIKAN HAK JAMINAN FIDUSIA ATAS HAK JAMINAN YANG DIALIHKAN KE PIHAK LAIN Attahira, Vellangi; Rahmayani, Nuzul; Syuryani, Syuryani
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.2023

The researcher discusses the status of ownership of fiduciary security rights over collateral rights transferred to other parties case study (Decision Number 36/Pdt-Bth/2020/PN Bkt). This started when the plaintiff made a unilateral transfer of the object which was the object of collateral, which was known when the defendant was going to pay off the car installments, he received a notification that the car had been paid for by another party. The aim is to find out how the ownership status of the collateral rights over the collateral rights is transferred to other parties and what is the responsibility of the fiduciary recipient for the goods transferred. The form of research conducted by the author is normative. The author of the literature as relevant secondary data, the processing of data analysis carried out is qualitative. So that from this research the results are that the collateral object is transferred without the knowledge of the first party, so it remains that the material rights that are born first will take precedence over those that are born later. However the situation is between the Property Rights and the Law of the contract cannot be overridden by one another, meaning that the Property Rights of an object are still in accordance with the name stated on the Deed or the ownership letter and the responsibility of the fiduciary recipient is obliged to compensate for losses equivalent to the goods transferred.

TATA CARA GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SICINCIN TERHADAP TANAH PUSAKO TINGGI (STUDI KASUS KORONG LADANG LAWEH NAGARI SICINCIN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN) Firmaneti, Putri; Syuryani, Syuryani; Adriaman, Mahlil
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 2 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2328

Compensation is a proper and fair compensation for the party entitled to the land acquisition process. In Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin, a lot of land is used for the construction of the Padang-Pekanbaru oll Road. In the procurement of land, there was a dispute because the land was high pusako land. At the time of compensation, many of the distributions were unequal and not in accordance with the results of the natural wealth in the land. Based on the background above, the purpose and usefulness of this writing is to find out the settlement of compensation and the obstacles to completing compensation for land acquisition for people affected by the toll road, while the use of this writing for theoretical use is used as a reference for various parties for the development of knowledge and understanding of compensation and its practical use is beneficial to the community and institutions in compensation for road land acquisition and provides insight into academic and civil law aspects. The method used is the field method through interviews with sources related to this writing. Besides that, using normative methods or secondary data libraries can be found in libraries and the internet. Completion of compensation for pusako high land for the construction of the Toll Road in Korong Ladang Laweh requires prior objection from the land owner, re-identification in the field, and showing proof of land ownership and documents that have been signed or agreed upon, if not resolved in the family then pursued by means of legal channels. The obstacles in the settlement of compensation for the procurement of pusako tinggi land for the construction of the Padang-Pekanbaru Toll Road are due to the minimal education of the people, the lack of community participation, the existence of fraud, namely the unequal distribution of one ranji, and violations of agreements with the ninik mamak of their people. Therefore, this can hinder the settlement of cases against high pusako tinggi .Keywords: compensation, land, pusako tinggi.

Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Untuk Tertib Administrasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Syuryani, Syuryani; ardian, Yozi
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4086

ABSTRAKKegiatan pemblokiran diakomodir dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 2017. Penulisan ini menguraikan proses pemblokiran sertipikat hak atas tanah apakah sudah mampu menciptakan tertib administrasi pertanahan serta apakah sudah dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan metode penulisan yuridis empiris. Hasil penelitian yang ditemukan pada Kantah Kab.Padang Pariaman pemblokiran sertipikat sendiri disebabkan karena adanya sengketa kepentingan terhadap tanah terutama pada tanah yang penguasaanya secara bersama, serta pada tanah yang pembagian warisnya belum selesai, tujuan dari dilakukannya blokir adalah untuk melindungi kepentingan pemegang hak lainnya.

Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum di Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bukittinggi Syuryani, Syuryani
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i1.913

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tentang pelaksanaan roya hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan kota Bukittinggi serta kendala apa yang dihadapi Kantor Badan Pertanahan kota Bukittinggi dalam Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan adalah adanya kendala internal dan kendala eksternal yang terdapat pada kantor Badan Pertanahan kota Bukittinggi hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan kepada masyarakat tentang roya hak tanggungan.

IMPLEMENTASI HUKUM AGRARIA DALAM KEPERDATAAN PADA SENGKETA KONSOLIDASI TANAH: (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kota Solok Dan Niniak Mamak Iv Jiniah Suku Nan Balimo) Hibatullah, Muhammad Fauzaan; Syuryani, Syuryani; Adriaman, Mahlil
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12042

Implementasi konsolidasi pada pertanahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dilatar belakangi dari suatu kebijakan pertanahan yang disebut dengan kosolidasi tana h. K onsolodasi tanah merupakan suatu kebijakan dalam menata ulang penguasaan, kepemilikan, penggunaan, serta memanfaatkan tanah sesuai dengan rencana tata ruang usaha dengan menyediakan kepentingan umum guna meningkatkan kualitas lingkungan maupun pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan dimana dalam proses pelaksanaannya terdapat hambatan dan persengketaan yang sampai saat ini tidak kunjung selesai. Dalam kronologisnya permasalahan utama dari konsolidasi tanah di kelurahan Nan Balimo dan Kampung Jawa Kota Solok bermula dari penyerahan lahan oleh 8 (delapan) orang ninik mamak ampek jinih suku Nan Balimo kepada Pemerintah daerah Kota Solok seluas lebih kurang 240Ha. Tujuan penelitian memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi pemilik tanah maupun yang terlibat atas konsolidasi tanah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi konsolidasi tanah belum maksimal dalam fungsinya serta belum sesuai dalam pelaksanaannya yang menyebabkan banyak sekali permasalahan sampai saat ini.

Validity of Degraded Authentic Deeds in Court Aulia, Nisa; Syuryani, Syuryani
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i1.733

This research aims to determine the validity of authentic deeds that are degraded in court and to determine the legal consequences of authentic deeds that are degraded in court. Using a normative juridical approach, in the case it is discovered that the Plaintiff in this case wants the Deed made by the Notary to be legally invalid. The deed was canceled on the main reason that the signing of the deed was based on an unclear power of attorney and did not involve the plaintiff as the legal heir. The judge in his decision granted the plaintiff's lawsuit and canceled the deed. This cancellation means making a deed that was originally an authentic deed into a deed that is no longer authentic. There is a reduction (degradation) in the degree of the deed from the original authentic deed as stated in Article 1868 of the Civil Code to a private deed or becomes null and void in accordance with the provisions of Article 84 of the Law on the Position of Notaries. Cancellation of an authentic deed gives rise to new legal consequences in that the deed cannot be used as evidence in a civil case and does not give rise to legal consequences for the object or subject of the deed. legally, the deed is considered to have never existed

Validity Of Authentic Deeds Degraded In Court Aulia, Nisa; Syuryani, Syuryani
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i2.978

This research aims to determine the validity of authentic deeds that are degraded in court and to determine the legal consequences of authentic deeds that are degraded in court. Using a normative juridical approach, in the case it is discovered that the Plaintiff in this case wants the Deed made by the Notary to be legally invalid. The deed was canceled on the main reason that the signing of the deed was based on an unclear power of attorney and did not involve the plaintiff as the legal heir. The judge in his decision granted the plaintiff's lawsuit and canceled the deed. This cancellation means making a deed that was originally an authentic deed into a deed that is no longer authentic. There is a reduction (degradation) in the degree of the deed from the original authentic deed as stated in Article 1868 of the Civil Code to a private deed or becomes null and void in accordance with the provisions of Article 84 of the Law on the Position of Notaries. Cancellation of an authentic deed gives rise to new legal consequences in that the deed cannot be used as evidence in a civil case and does not give rise to legal consequences for the object or subject of the deed. legally, the deed is considered to have never existed.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG TELAH MENCANTUMKAN LABEL HALAL SEBELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN dilla, Fadhilla Wulandari; Rahmayani, Nuzul; Syuryani, Syuryani
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10471

Abstrak Perlindungan Konsumen adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemerintah terhadap pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, dengan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam perlu ada nya perlindungan yang diberikan mengenai sertifikat halal dan label halal pada produk pangan maupun non pangan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen maka pemerintah telah menetapkan ketentuan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya hukum perlindungan kosumen ini akan berdampak pada kesejaheteraan dan ketentraman masyarakat muslim dimanapun berada. Hasil penelitian diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha seberapa pentingnya sertifikat halal dan label halal ini bagi para umat muslin maupun non muslim. Berdasarkan penelirian ini dapat disimpulkan bagaimana undang-undang mengenai perlindungan konsumen ini mengatur dan melindungi konsumen-konsumen yang ,merasa dirugikan atas perbutan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang mana hanya memikirkan untung yang besar tanpa berfikir apa dampak yang akan mereka dapatkan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati permasalahan dengan menganalisis norma, peraturan yang berlaku, serta berdasarkan dari berita yang beredar. Melihat kepada aturan yang diberikan oleh undang-undang mengenai perlindungan konsumen bagaimana pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh seseorang selaku pelaku usaha atas kerugian yang diteriman oleh konsumen atas produk yang mereka edarkan dan bagaimana juga tindakan yang harus dilakukan oleh konsumen agar teliti dalam membaca dan mendengarka informasi mengenai kehalalan produk yang akan mereka konsumsi atau mereka gunakan. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 08 Tahun 1999, Keadilan.

KEABSAHAN PENDAFTARAN TANAH YANG DIAJUKAN OLEH CALON PEMBELI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN syuryani, syuryani; Fajar, Yori Al
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11716

This article explains the validity of land registration submitted by prospective land buyers who have not yet been certified at the Padang Pariaman Regency Land Office which discusses the validity of land registration submitted by prospective land buyers who have not yet been certified at the Padang Pariaman Regency Land Office as well as the obstacles to land registration and their solutions. Land registration is submitted by prospective buyers of land that has not yet been certified at the Padang Pariaman Regency Land Office. To discuss this problem, the author conducted sociological juridical research methods. The results of the research are that there are prospective buyers who submit applications for land registration at the ATR/BPN office of Padang Pariaman district in accordance with the provisions of the UUPA and Government Regulation Number 24 of 1997 and Government Regulation Number 18 of 2021. Obstacles that occur in the land registration process of prospective buyers or applicants If the file is found to be incomplete, it must be completed again to obtain validity. In this writing, it is concluded that on average there are land registration applications submitted by prospective buyers every year, as long as all the requirements are in accordance with the provisions of the law and Circular Letter Number: 500/88/BPN-2007 dated 8 February 2007 concerning Alas Rights: For the purposes of determining rights and land registration in West Sumatra to be fulfilled, the Padang Pariaman Land Office serves for processing. If problems are found, the solution is for prospective land buyers who have not yet been certified to buy land from those who really have the right to avoid land mafia incidents.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search