Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani NERACA : JURNAL AKUNTANSI TERAPAN Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis
Muhammad Firzah
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Modul Pembayaran Aplikasi Sakti Pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Sapto Kusumo Hadi; Muhammad Firzah
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 1: Oktober 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang Implementasi Modul Pembayaran dalam Aplikasi SAKTI di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Implementasi kebijakan modul pembayaran melibatkan beberapa tahapan dan proses yang harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang harus diikuti. Implementasi kebijakan modul pembayaran di beberapa satuan kerja (satker) terhambat oleh kurangnya sumber daya aparatur yang kompeten di bidang manajemen keuangan dan teknologi. Sedangkan keberhasilan implementasi SAKTI tergantung pada kompetensi dari sumber daya aparatur satker dalam memahami proses kebijakan modul pembayaran dalam sistem aplikasi SAKTI dan cepat beradaptasi dalam mengoperasikan aplikasi SAKTI. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi modul pembayaran pada aplikasi SAKTI di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dengan nara sumber serta riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SAKTI pada kebijakan modul pembayaran pelayanan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan di Biro Umum berdasarkan dengan teori Model George Edward III dan William N. Dunn dalam penerapannya berjalan dengan efektif dan efisien, sarana dan prasarana telah memadai, operator pembayaran yang cepat dan tanggap dalam melaksanakan proses pembayaran sesuai standar prosedur yang ada. Masalah dan kendala adalah jaringan internet yang tidak stabil, ketersediaan sumber daya manusia, ketepatan waktu pembayaran karena belum disipin dalam melengkapi pembayaran. Upaya untuk mengatasinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan sudah sesuai SOP yang ada, jaringan sistem internet diberbaiki kemudian menambah jumlah petugas operator pembayaran dan memberikan pelatihan pengetahuan aplikasi sakti supaya pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Oleh karena itu, saran peneliti agar evaluasi secara menyeluruh untuk pelayanan kebijakan modul pembayaran dalam Aplikasi SAKTI di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia baik untuk hasil yang telah dicapai maupun yang belum.
Analisis Kebijakan Publik atas Pinjaman Daring Ilegal dan Buy Now Pay Later Muhammad Firzah
Reformasi Administrasi Vol. 12 No. 2: September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The growth of digital financial services in Indonesia has expanded financial inclusion while simultaneously generating new consumer protection risks, particularly in illegal online lending and buy now pay later (BNPL) products. This article analyzes digital financial consumer protection in Indonesia from a public policy perspective using a descriptive qualitative method and documentary policy analysis. The study examines official regulations, OJK releases, SNLIK 2025 data, Satgas PASTI reports, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) data, and scholarly literature on digital finance, consumer vulnerability, market conduct, and policy implementation. The findings show that digital financial consumer protection is challenged by four interrelated issues: the rapid growth of digital credit, uneven financial literacy, persistent illegal lending entities, and fragmented redress mechanisms. OJK data show that as of October 2025 outstanding online lending reached Rp92.92 trillion with TWP90 of 2.76%, while banking BNPL reached Rp25.72 trillion with 30.99 million accounts. From 1 January to 17 November 2025, OJK received 48,355 consumer complaints through APPK, with fintech generating the largest number of complaints. By 30 November 2025, OJK received 23,147 complaints related to illegal entities, including 18,633 complaints concerning illegal online lending and stopped 2,263 illegal online lending entities. The article argues that consumer protection must move beyond financial literacy campaigns toward integrated, risk-based policy governance involving market conduct supervision, responsible digital lending, platform accountability, real-time legality verification, integrated complaint handling, and rapid fund-freezing and restitution mechanisms. Keywords : Consumer protection; digital finance; illegal online lending; buy now pay later; public policy analysis; market conduct; OJK;
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dalam Penerapan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Online di Direktorat Sarana Transportasi Jalan Wemppy Ardi Yanto; Muhammad Firzah
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 2: Maret 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dalam penerapan SKRB Online di Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Digitalisasi dalam layanan publik, khususnya dalam sektor transportasi, menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pengujian tipe kendaraan bermotor. Sistem SKRB Online diterapkan untuk mendukung percepatan layanan kepada perusahaan karoseri dalam memperoleh pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan sistem akibat gangguan teknis, serta keterbatasan infrastruktur yang memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi langsung terhadap penerapan SKRB Online, serta studi dokumentasi terkait regulasi dan prosedur pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SKRB Online telah berjalan cukup efektif, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta operator yang responsif dalam melaksanakan proses pengesahan. Namun, hambatan utama masih berasal dari stabilitas jaringan internet, kurangnya tenaga operator yang terampil, serta disiplin dalam melengkapi dokumen persyaratan yang memengaruhi ketepatan waktu layanan. Sebagai upaya perbaikan, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis aplikasi SKRB Online, perbaikan infrastruktur jaringan internet, serta optimalisasi sistem pengelolaan layanan berbasis digital agar lebih terintegrasi. Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini juga diperlukan guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik yang berbasis teknologi. Dengan optimalisasi penerapan SKRB Online, diharapkan tata kelola pengujian tipe kendaraan bermotor dapat semakin transparan, cepat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; SKRB
Perlindungan Konsumen di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Publik (Analisis Kualitatif atas Fragmentasi Kelembagaan, Risiko Digital, dan Kesenjangan Pemulihan Hak Konsumen) Muhammad Firzah
Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis Vol. 7 No. 1: September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Consumer protection in Indonesia faces a structural transition from conventional market disputes to complex public policy problems driven by digital markets, institutional fragmentation, and weak consumer redress. This article analyzes consumer protection in Indonesia from a public policy perspective using a qualitative descriptive method and policy analysis design. The study relies on documentary research using official regulations, government reports, complaint statistics, and peer-reviewed literature published mainly between 2018 and 2025. Data validity is strengthened through source triangulation by comparing official datasets from the Ministry of Trade/BPS, BPKN, OJK, YLKI, and international organizations. The findings show that consumer protection is challenged by four major issues: the expansion of digital and non-marketplace transactions, institutional fragmentation among regulatory bodies, the emergence of platform-based risks such as dark commercial patterns, and a persistent redress gap. Empirical data show that Indonesia's e-commerce transactions reached Rp1,288.93 trillion in 2024, while 84.21% of the transaction value came from non-marketplace channels. BPKN recorded 1,733 consumer complaints in 2024 with potential losses of Rp424.25 billion, yet recovered losses reached only about Rp44.82 billion. The article argues that consumer protection must shift from complaint-based and sectoral governance toward integrated, risk-based consumer protection. The study recommends Integrated Consumer Protection Governance through legal reform, platform accountability, national complaint data integration, online dispute resolution, collective redress, and digital compliance audit. Keywords: Consumer Protection; Public Policy; Digital Economy; Institutional Fragmentation; Policy Analysis; Indonesia;
Co-Authors Sapto Kusumo Hadi Wemppy Ardi Yanto