Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)
Zaidan, Bintang Ibnu
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS REGULASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERSAINGAN USAHA DALAM EKONOMI KREATIF BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA Zaidan, Bintang Ibnu; Josadi, Ilyas; Juniar, Fajar; Ridho, Muhammad Said
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.54385

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis inovasi dan pengetahuan, namun sekaligus memunculkan tantangan hukum baru terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha di Indonesia. Permasalahan penelitian ini berfokus pada sejauh mana efektivitas regulasi hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif berbasis digital serta kemampuan pengaturan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif melalui undang-undang hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha, implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, karakteristik ekosistem digital yang ditandai dominasi platform dan penguasaan data memperbesar potensi pelanggaran HKI dan praktik persaingan usaha tidak sehat yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, penguatan sinergi kelembagaan, serta peningkatan literasi hukum guna mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif digital yang adil dan berkelanjutan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI FASILITAS EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO): ANALISIS KASUS WILMAR GROUP, MUSIM MAS, DAN PERMATA HIJAU GROUP Zaidan, Bintang Ibnu; Ridho, Muhammad Said
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.55257

Abstract

Tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi menjadi isu krusial di Indonesia karena dapat menimbulkan kerugian negara yang signifikan, termasuk kasus fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang menjerat Wilmar Group, Musim Mas, dan Permata Hijau Group. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta implikasinya dalam kasus korupsi ekspor CPO. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan, konsep, dan studi kasus untuk mengevaluasi UU Tipikor, KUHP, serta peraturan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Tipikor, diperkuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan KUHP Baru Tahun 2023, mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan memungkinkan pertanggungjawaban atas tindakan pengurus atau pengendali perusahaan yang memberi keuntungan bagi korporasi, sebagaimana diterapkan dalam kasus korupsi CPO dengan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana denda dan uang pengganti sebesar Rp17,7 triliun melalui penerapan teori directing mind dan piercing the corporate veil; hal ini menegaskan bahwa korporasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab. Penelitian ini menyarankan harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum agar penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi lebih efektif, konsisten, dan berkeadilan substantif.
Co-Authors Josadi, Ilyas Juniar, Fajar Ridho, Muhammad Said