Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)
Josadi, Ilyas
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS REGULASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERSAINGAN USAHA DALAM EKONOMI KREATIF BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA Zaidan, Bintang Ibnu; Josadi, Ilyas; Juniar, Fajar; Ridho, Muhammad Said
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.54385

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis inovasi dan pengetahuan, namun sekaligus memunculkan tantangan hukum baru terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha di Indonesia. Permasalahan penelitian ini berfokus pada sejauh mana efektivitas regulasi hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif berbasis digital serta kemampuan pengaturan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif melalui undang-undang hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha, implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, karakteristik ekosistem digital yang ditandai dominasi platform dan penguasaan data memperbesar potensi pelanggaran HKI dan praktik persaingan usaha tidak sehat yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, penguatan sinergi kelembagaan, serta peningkatan literasi hukum guna mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif digital yang adil dan berkelanjutan.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGADAAN LAPTOP CHROMEBOOK KEMENDIKBUDRISTEK 2019–2022 OLEH NADIEM MAKARIM Juniar, Fajar; Josadi, Ilyas; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.55254

Abstract

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melibatkan mantan Menteri Nadiem Makarim menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses kebijakan publik dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan analisis terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tindakan Nadiem Makarim memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, termasuk unsur melawan hukum, memperkaya korporasi, menimbulkan kerugian negara, dan menyalahgunakan kewenangan jabatan. Melalui penerbitan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang mengunci spesifikasi teknis Chrome OS sebelum proses pengadaan, terbukti adanya intervensi kebijakan yang mengarah pada vendor tertentu dan bertentangan dengan prinsip transparansi serta persaingan sehat. Kerugian negara sebesar Rp1,98 triliun menjadi bukti material bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan berdampak langsung pada keuangan negara. Analisis ini menegaskan pentingnya pengawasan dan integritas dalam pengambilan keputusan publik agar kebijakan strategis tidak menjadi sarana penyimpangan wewenang yang merugikan negara.
Co-Authors Asmak UI Hosnah Juniar, Fajar Ridho, Muhammad Said Zaidan, Bintang Ibnu