<![CDATA[Kemajuan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya penyebaran luas internet dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), telah mengubah tatanan masyarakat global secara fundamental. Meskipun perkembangan ini menawarkan manfaat yang signifikan, hal tersebut juga menimbulkan tantangan yang kompleks terhadap hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kerangka hukum dan budaya yang mengatur privasi data di era digital. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang ada untuk mendefinisikan serta mengklasifikasikan ruang lingkup hak privasi di tengah revolusi digital. Lebih lanjut, penelitian ini menelaah persinggungan antara regulasi hukum dan nilai-nilai budaya, dengan argumen bahwa digitalisasi global tidak hanya memerlukan mekanisme hukum yang tangguh, tetapi juga pemahaman yang mendalam mengenai implikasi budaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini harus beradaptasi dengan evolusi AI yang cepat dan sifat ekonomi digital yang tanpa batas, sembari tetap menghormati beragam pendekatan budaya terhadap privasi. The rapid advancement of Information and Communication Technology (ICT), particularly the proliferation of the internet and Artificial Intelligence (AI), has fundamentally transformed global society. While these developments offer significant benefits, they pose complex challenges to the right to privacy and personal data protection. This study employs a normative legal research method to examine the legal and cultural frameworks governing data privacy in the digital era. It analyzes the existing legislation and legal materials to define and classify the scope of privacy rights amidst the digital revolution. Furthermore, this research investigates the intersection between legal regulations and cultural values, arguing that global digitalization requires not only robust legal mechanisms but also a profound understanding of cultural implications. The findings suggest that current legal frameworks must adapt to the swift evolution of AI and the borderless nature of the digital economy while respecting diverse cultural approaches to privacy]]>
