<![CDATA[Abstract : This study aims to analyze the role of judicial review in overseeing local government good governance through the approach of the Government Internal Control System (SPIP). SPIP has become a key instrument in supporting transparency, accountability, and the effectiveness of public financial management at the local level. However, the effectiveness of SPIP continues to face institutional challenges, such as low system maturity and weak enforcement of administrative legal sanctions. Judicial review, as exercised by the Supreme Court and Constitutional Court, has the potential to serve as a legal oversight mechanism that addresses the normative weaknesses of SPIP. This study proposes an integrative model called the “Legal-Operational Feedback Loop” which combines SPIP audit outcomes with judicial mechanisms in a more accountable and lawful monitoring cycle. The findings reveal that judicial review can act as a legal instrument to strengthen SPIP, especially in cases involving legal violations in regional policy implementation. Thus, the synergy between SPIP and judicial review can promote more transparent, lawful, and participatory local governance. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran peninjauan yudisial dalam mengawasi tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui pendekatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP telah menjadi instrumen kunci dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah. Namun, efektivitas SPIP terus menghadapi tantangan kelembagaan, seperti kematangan sistem yang rendah dan penegakan sanksi hukum administratif yang lemah. Peninjauan yudisial, sebagaimana dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusional, berpotensi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan hukum yang mengatasi kelemahan normatif SPIP. Studi ini mengusulkan model integratif yang disebut “Lingkaran Umpan Balik Hukum-Operasional” yang menggabungkan hasil audit SPIP dengan mekanisme yudisial dalam siklus pemantauan yang lebih akuntabel dan sah. Temuan menunjukkan bahwa peninjauan yudisial dapat bertindak sebagai instrumen hukum untuk memperkuat SPIP, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum dalam implementasi kebijakan daerah. Dengan demikian, sinergi antara SPIP dan peninjauan yudisial dapat mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, sah, dan partisipatif.]]>
