Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADHAPER
Hapsari, Devi Nuzulin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI EIGENDOM VERPONDING TERHADAP TIMBULNYA SENGKETA HAK ATAS TANAH DI INDONESIA Hapsari, Devi Nuzulin; Nazidah, Febrianti Putri Ainun
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 9 No. 01 (2023): Juni
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v9i01.52

Abstract

Abstract Eigendom Verponding rights should have expired and been converted to Freehold Rights by September 1980 at the latest, based on Minister of Agrarian Affairs Regulation No. 2 of 1960 in conjunction with Minister of Agrarian Affairs Regulation No. 13 of 1961. However, many holders of western land rights did not convert their rights, resulting in the former western land rights becoming abandoned and triggering disputes. This is reflected in Cassation Decision No. 934 K/Pdt/2019, which states that the Eigendom Verponding in the name of George Henrik Muller has expired, but Review Decision No. 109 PK/Pdt/2022 granted the lawsuit and established ownership rights over the disputed object. The difference in these decisions has created legal uncertainty and undermined the sense of justice. This study uses a normative juridical method with a regulatory, conceptual, and case approach. The results show that the failure to implement the conversion resulted in the termination of the Eigendom Verponding rights, and that the inconsistency of court decisions has the potential to weaken legal certainty in the national land system. Keywords: Keywords: Conversion; Eigendom Verponding; Court Decision   Abstrak Hak Eigendom Verponding seharusnya berakhir dan dikonversi menjadi Hak Milik paling lambat September 1980 berdasarkan Permen Agraria No. 2 Tahun 1960 juncto Permen Agraria No. 13 Tahun 1961. Namun, banyak pemegang hak tanah barat tidak melakukan konversi, sehingga tanah bekas hak barat menjadi terlantar dan memicu sengketa. Hal ini tercermin dalam Putusan Kasasi No. 934 K/Pdt/2019 yang menyatakan Eigendom Verponding atas nama George Henrik Muller telah berakhir, tetapi Putusan Peninjauan Kembali No. 109 PK/Pdt/2022 justru mengabulkan gugatan dan menetapkan hak kepemilikan atas objek sengketa. Perbedaan putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan goncangan rasa keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya konversi mengakibatkan hapusnya hak Eigendom Verponding, serta inkonsistensi putusan pengadilan berpotensi melemahkan kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional. Kata Kunci: Konversi; Eigendom Verponding; Putusan Hakim
PENGGUNAAN ASAS EX INJURIA JUS NON ORITUR DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA PERDATA Pidy Astuti, Mbareb Oka Shinta; Hapsari, Devi Nuzulin
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 01 (2024): Juni
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i01.71

Abstract

Abstract Civil Procedure Law is also known as formal civil law, which regulates how to exercise civil rights and obligations as stipulated in substantive civil law. This study uses normative legal research with a descriptive analytical method to provide a clear picture of the use of the legal principle of Ex Injuria Jus Non Oritur in civil procedural law evidence through a qualitative approach. The results of this study indicate that civil procedural law is a set of rules that govern the process of resolving civil cases in court, from the filing of a lawsuit, the course of the trial, to the execution of the judge's decision. Civil procedural law is also known as formal civil law, which regulates the procedures for exercising rights and obligations in substantive civil law. The use of the Ex Injuria Jus Non Oritur principle by judges is very important in assessing the validity of evidence submitted in court. If a piece of evidence is obtained in a manner that violates the law, then based on this principle, the evidence can be declared invalid or without probative value. Keywords: Civil Procedure Law, evidence, Ex Injuria Jus Non Oritur principle     Abstrak Hukum Acara Perdata juga disebut Hukum Perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materiil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan asas hukum Ex Injuria Jus Non Oritur dalam pembuktian hukum acara perdata melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, jalannya persidangan, hingga eksekusi putusan hakim. Hukum acara perdata juga dikenal sebagai hukum perdata formil, yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perdata materiil. Penggunaan asas Ex Injuria Jus Non Oritur oleh hakim sangat penting dalam menilai keabsahan suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Jika sebuah alat bukti diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, maka berdasarkan asas ini, bukti tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki nilai pembuktian. Kata Kunci: Hukum Acara Perdata, alat bukti, asas Ex Injuria Jus Non Oritur
Co-Authors Nazidah, Febrianti Putri Ainun Pidy Astuti, Mbareb Oka Shinta