Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REFORMASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS UNTUK PEMENUHAN HAK SOSIAL EKONOMI Rahman, Abd; Muhammad Fikri; Haura Mudya Maysha
Legislatif VOLUME 9 NOMOR 1 2025
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak sosial ekonomi warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28C dan 28H UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, tata kelola kelembagaan, serta efektivitas pelaksanaan MBG dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional atas pangan bergizi dan pendidikan yang setara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, serta kebijakan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi permasalahan struktural berupa tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, belum adanya standar dapur nasional, serta lemahnya sistem pengawasan dan integrasi data lintas sektor. Kondisi tersebut menimbulkan risiko terhadap efektivitas kebijakan dan kesetaraan mutu gizi antardaerah. Temuan utama penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan Peraturan Pemerintah tentang MBG sebagai dasar hukum nasional, standarisasi dapur bergizi berbasis prinsip nutrition equity, serta penerapan Sistem Satu Data MBG Nasional guna memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi lintas lembaga. Novelty penelitian ini terletak pada formulasi model tata kelola kolaboratif berbasis rights-based approach yang menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai hak konstitusional, bukan sekadar kebijakan sosial. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi instrumen intervensi gizi, tetapi juga pilar hukum dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Reorienting Islamic Education: Southeast Asia Comparative Study of Maqāṣid al-Sharī‘ah and Artificial Intelligence Muh. Rezky Zulkarnain; Muhammad Fikri; Abd. Rahman; Sardil Mutaallif; Winanda Fajri Al Hakim; Eka Merdekawati Djafar; Haura Mudya Maysha; Wiranti
Multicultural Islamic Education Review Vol. 4 No. 1 (2026): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/mier.v4i1.16253

Abstract

Islamic education, particularly in Islamic boarding schools, faces serious challenges amid globalization, digitalization, and the development of artificial intelligence (AI), which require a reorientation of the educational paradigm in order to remain relevant, adaptive, and equitable. This article analyzes the application of the principles of Maqāṣid al-Sharī‘ah in the Islamic education system and examines the potential and challenges of integrating AI into Islamic boarding school education from a maqāṣidī perspective. This study uses a qualitative method with a socio-legal approach through literature review and documentation of Islamic legal sources, academic literature, education policies, and empirical studies in Indonesia and Malaysia. The results show that Islamic boarding schools have basically implemented maqāṣid, especially in the aspects of ḥifẓ al-dīn and character building, but it is still symbolic and traditional, not yet touching on substantive dimensions such as the development of critical thinking (ḥifẓ al-‘aql), mental health (ḥifẓ al-nafs), economic empowerment (ḥifẓ al-māl), professional readiness, and gender equality (ḥifẓ al-nasl). The integration of AI has the potential to strengthen santri learning, governance, and digital literacy, but it also risks weakening critical thinking, reducing scientific authority, widening social gaps, and creating value bias if not guided ethically. Comparatively, Indonesia and Malaysia have not yet implemented AI and maqāṣid systematically. Therefore, an integrative and ethical Maqāṣid al-Sharī‘ah-based Islamic education model is needed so that AI functions as a means of benefit, not a source of new harm.