Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH KOMPRES JAHE (ZINGIBER OFFICINALE) TERHADAP PERUBAHAN INTENSITAS NYERI SENDI (RHEUMATOID ARTRITIS) PADA LANSIA Waryantini; Wiranti
Healthy Journal Vol. 6 No. 2 (2018): HEALTHY JOURNAL | Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan
Publisher : Program Studi Ilmu Keperawatan FIKES UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (793.514 KB)

Rheumatoid artritis merupakan gangguan auto imun.Artinya, penyakit ini muncul ketika system kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan tubuh kita sendiri..Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terapi kompres jahe terhadap perubahan intensitas nyeri sendi pada lansia yang menderita rheumatoid artritis di Panti Sosial. Metode penelitian ini adalah quasy-eksperimen dengan rancangan one grup pre-test-post test design. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 september 2018 sampai 14 september 2018. Sampel sebanyak 33 responden, dengan teknik total sampling. Penelitian ini menggunakan statistik uji t-test. Hasil penelitian menujukan rata-rata intensitas nyeri rheumatoid artritis sebelum (pre-test) dilakukan kompres jahe adalah 4,786 dengan standar deviasi 1,239. Sedangkan rata-rata intensitas nyeri setelah (post-test)kompres jahe adalah 3,357 dengan standar deviasi 1,031.Berdasarkan uji statistik t-test didapatkan p-value 0,000(<0,05),berarti ada pengaruh yang signifikan kompres jahe terhadap intensitas nyeri rheumatoid artritis.Berdasarkan hasil penelitian tersebut kompres jahe dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi intensitas nyeri rheumatoid artritis. Saran bagi praktek keperawatan kompres jahe dapat digunakan sebagai terapi komplamenter untuk mengurangi intensitas nyeri rheumatoid artritis. Kata kunci:Rheumatoid artritis, Intensitas Nyeri, Kompres Jahe

IMPLEMENTASI DESIGN THINKING DALAM PERANCANGAN UI/UX APLIKASI JASA CATERING (JASCAT) Okmayura, Finanta; Yolanda, Amalia; Wiranti
Jurnal Sistem Informasi Kaputama (JSIK) Vol. 8 No. 2 (2024): Volume 8, Nomor 2, Juli 2024
Publisher : STMIK KAPUTAMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59697/jsik.v8i2.878

The catering business is an opportunity for entrepreneurs, especially for those with a cooking hobby. Currently, the catering business is highly competitive and rapidly growing with the technology era. The catering ordering process is still mostly through SMS or phone, and the lack of information and promotion makes the ordering and delivery process of food take a long time. This study aims to create a food ordering application online. This study applies Design Thinking to improve the user experience of the JASCAT application. The study uses the 5 stages of Design Thinking (empathize, define, ideate, prototype, test) to address user problems. UI/UX design is understood based on needs and solving user problems. Tests show that the JASCAT application designed with Figma has a score of 93 in the "Best Acceptable" category. The results of the study conclude that the UI/UX design of the JASCAT application with Figma is successfully applied with Design Thinking and has a score of 93 on the SUS test

Analisis Dan Perancangan Prototype Sistem Informasi Sekolah Berbasis Website Pada SMPN SATAP 9 Tanjung Jabung Timur Wiranti; Zaenal Abidin, Dodo; Nurhadi, Nurhadi
Jurnal Manajemen Teknologi Dan Sistem Informasi (JMS) Vol 5 No 1 (2025): JMS Vol 5 No 1 Maret 2025
Publisher : LPPM STIKOM Dinamika Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33998/jms.2025.5.1.1988

ABSTRACT School website information systems are very important in improving the efficiency of school management, facilitating access to information for students, parents, staff and expanding the scope of school information. Problems at SMPN Satap 9 Tanjung Jabung Timur Village where in terms of the development of school information technology is still difficult to access and not many people know such as school activities, student achievements, student registration info and other important announcements. communication between schools, students, parents and the general public is also hampered, for example to get school information student guardians or interested people must come to the school directly this is less efficient and takes quite a long time. The purpose of this research is to analyze website information management and design a prototype of the school website information system at SMPN Satap 9 Tanjung Jabung Timur Village. the method used is the prototype method with system modeling designed using a unified modeling language, namely use case diagrams, class diagrams and activity diagrams. the results showed that information about SMPN Satap 9 Tanjung Jabung Timur Village is still not widely known by the public so it is necessary to create a website in disseminating information to the wider community. Keywords:Analysis, Design, Information System, Prototype, School Website.

Menegakkan Kesetaraan: Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Difabel Pada Transportasi Laut Dahlan, Muhammad Fitratallah; Wiranti; Irwanto, Hartono Tasir; Kadir, Nadiah Khaeriah
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2408

judul artikel ini adalah menegakkan kesetaraan: perlindungan hukum bagi penumpang difabel pada transportasi laut, Persoalan hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada transportasi laut merupakan hal yang sangat penting. Tidak jarang penumpang disabilitas tidak mendapatkan haknya. Oleh karena itu, beberapa dari mereka terkadang mengalami kesulitan hingga terjatuh, diharapkan hak-hak penumpang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik. Dengan menerapkan metode kualitatif, artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan implementasi hak-hak penumpang disabilitas pada transportasi laut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemenuhan hak-hak penumpang disabilitas khususnya pada transportasi laut belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan peninjauan secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja dengan baik untuk pemenuhan hak-hak penumpang disabilitas pada transportasi laut.

Problematika Penghapusan Batasan Jumlah Anggota Wantimpres Melalui Teori Pilihan Rasional: Problems of Eliminating Limits on the Number of Wantimpres Members Through Rational Choice Theory Idris, Irma; Bachtiar, Gusnaeni; Wiranti
Constitution Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Constitution Journal June 2025
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v4i1.121

This study uses a normative research method with a conceptual approach to connect the principle of effectiveness with the Rational Choice theory on the impact of eliminating the limit on the number of members of the Presidential Advisory Council (Wantimpres). The purpose of this study is to analyze Law Number 64 of 2024 concerning Amendments to Law Number 19 of 2006 concerning the Presidential Advisory Council (Wantimpres) which has been agreed upon in a Plenary Meeting held on Thursday, September 19, 2024 in the Plenary Meeting Room, Nusantara II Building, DPR RI, Senayan, Jakarta with its implications for the effectiveness of Wantimpres' performance which has not been proven significant. Although the changes in the legislation are intended to strengthen Wantimpres. However, on the other hand, without any member limits and competency requirements, it is difficult to guarantee that Wantimpres' performance will function more as an effective supporting organ for the president. Although flexibility in the number of members is expected to increase effectiveness, further evaluation is needed to ensure that the changes truly strengthen Wantimpres' role and function in supporting a more optimal government system. By giving full authority to the president to determine the number of members, it raises questions regarding Wantimpres' effectiveness and relevance. Given the importance of institutional analysis, it is necessary to ensure that these changes support Wantimpres' function as an effective advisor to the president. Abstrak Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual untuk menghubungkan prinsip efektivitas dengan teori Pilihan Rasional atas dampak dari penghapusan batasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2006 terkait Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang telah disepakati dalam. Rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 19 September 2024 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta dengan implikasinya terhadap efektivitas kinerja Wantimpres yang belum terbukti signifikan. Meskipun perubahan dalam peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk memperkuat Wantimpres. Namun di sisi lain, tanpa adanya batasan anggota dan syarat kompetensi, sulit menjamin bahwa kinerja Wantimpres akan lebih berfungsi sebagai organ pendukung yang efektif bagi presiden. Meskipun fleksibilitas terhadap jumlah anggota diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, namun perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar memperkuat peran dan fungsi Wantimpres dalam mendukung sistem pemerintahan yang lebih optimal. Dengan memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk menentukan jumlah anggota, memicu pertanyaan terkait efektivitas dan relevansi Wantimpres. Mengingat pentingnya analisis kelembagaan, perlu dipastikan bahwa perubahan ini mendukung fungsi Wantimpres sebagai pemberi nasihat yang efektif bagi presiden.

STRENGTHENING INSTITUTIONAL SYNERGY IN WASTE MANAGEMENT: CHALLENGES AND STRATEGIC SOLUTIONS Wiranti; Naswar; Putri Regita Salsabila Oktaviani; Irma Idris
Legislatif VOLUME 8 NOMOR 2 2025
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v8i2.44242

This study is entitled "Strengthening Institutional Synergy in Waste Management: Challenges and Strategic Solutions". Waste management in Indonesia is experiencing major challenges, such as increasing waste volume, low public awareness, limited infrastructure, and limited regional funding, as well as coordination and synergy between the institutions involved. This study was conducted to determine the role of central and regional institutions in waste management governance in Indonesia and to determine the challenges and strategies that can be applied to improve institutional synergy in sustainable waste management. This study uses a systematic literature review method, namely by the process of placing, obtaining, reading, and evaluating various research literature related to or related to the problem to be studied. The results of this study indicate that problems in managing waste can be overcome through synergy between central and regional institutions. One of the central institutions in this problem is the Ministry of Environment. In carrying out its role, of course, the Ministry of Environment. requires the role and assistance of the regional apparatus as an institution that has the authority to regulate regional affairs.

Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat Hidayat, Rahmat; Maulina, Nia; Wiranti; Irwansyah, Wawan; Abadi, Lukman Tri Jaya
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4176

Indonesia, as a country that embraces legal pluralism, possesses diverse systems in the distribution of inheritance, namely Islamic inheritance law and customary inheritance law. This study aims to comparatively analyze the principles and mechanisms of inheritance distribution based on both systems using a normative juridical approach and descriptive-qualitative analysis method. The findings show that Islamic inheritance law is codified and normative, with fixed shares determined by syar’i sources such as the Qur’an and Hadith. In contrast, customary inheritance law is flexible and contextual, adjusted to social structures and kinship systems such as patrilineal (Batak), matrilineal (Minangkabau), and bilateral (Javanese, Buginese). The theory of legal pluralism is used to explain how Indonesian society integrates religious values, local customs, and communal justice in inheritance practices. The analysis also indicates that integrating these two legal systems can produce a more socially responsive model of inheritance distribution. This study recommends more explicit legal recognition of customary law within the national legal system and opens the possibility for a hybrid legal approach that accommodates substantive justice, deliberation (musyawarah), and public benefit (maslahah). Thus, legal pluralism should not be seen as a barrier to justice but rather as a foundation for reconstructing a more adaptive and contextual inheritance law system in Indonesia.

Legal Framework Model for Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Contemporary Environmental Fiqh Perspective Maskun; Ratnawati; Wiranti; Asriyani; Jamal Aslan
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i2.11104

Indonesia faces a severe solid waste crisis, with more than 60 million tons generated annually. Weak law enforcement and insufficient fiscal support—regional budget allocations averaging only 0.6–1% of APBD, far below the 3% benchmark—have further exacerbated the problem. This study aims to develop an integrative legal framework for sustainable waste management that harmonises national environmental law with contemporary Islamic environmental jurisprudence (fiqh al-biʾah). Methodologically, the research employs a systematic review and doctrinal–normative analysis. Data were collected and classified from national statutes, government regulations, regional bylaws, and peer-reviewed literature, as well as case studies from Surabaya, Banyumas, and DKI Jakarta. These materials were then analysed through the lens of uṣūl al-fiqh and qawāʿid fiqhiyyah, including the maxims lā ḍarar wa lā ḍirār, maṣlaḥah ʿāmmah, ḥifẓ al-biʾah, and the principle of istikhlāf. The findings reveal three critical gaps. First, underfunding hinders early-warning systems and sustainable infrastructure. Second, the absence of faith-based fiscal tools—such as Green Zakat and Eco-Waqf—limits financing capacity and raises questions of compatibility with APBN/APBD structures and formal zakat institutions. Third, regulatory disharmony between central and regional authorities undermines effective coordination. This study proposes a holistic model that mandates a minimum 3% APBD allocation, institutionalises Islamic green finance mechanisms, and scales up municipal innovations such as Surabaya’s community-based 3R programs. It also highlights the socio-political dynamics affecting the acceptance of religiously informed legal frameworks. The novelty of this research lies in embedding fiqh al-biʾah into positive law and policy instruments, offering a faith-grounded yet implementable roadmap for Indonesia’s sustainable waste governance.

Menegakkan Kesetaraan: Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Difabel Pada Transportasi Laut Dahlan, Muhammad Fitratallah; Wiranti; Irwanto, Hartono Tasir; Kadir, Nadiah Khaeriah
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2408

judul artikel ini adalah menegakkan kesetaraan: perlindungan hukum bagi penumpang difabel pada transportasi laut, Persoalan hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada transportasi laut merupakan hal yang sangat penting. Tidak jarang penumpang disabilitas tidak mendapatkan haknya. Oleh karena itu, beberapa dari mereka terkadang mengalami kesulitan hingga terjatuh, diharapkan hak-hak penumpang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik. Dengan menerapkan metode kualitatif, artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan implementasi hak-hak penumpang disabilitas pada transportasi laut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemenuhan hak-hak penumpang disabilitas khususnya pada transportasi laut belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan peninjauan secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja dengan baik untuk pemenuhan hak-hak penumpang disabilitas pada transportasi laut.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search