Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal J-CEKI
Amarulloh, Muhammad Ariz
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Determinasi Kualitas Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Maulana, Irfan; Amarulloh, Muhammad Ariz
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15148

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah melalui kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Kualitas tata kelola keuangan diproksikan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diklasifikasikan ke dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan non-WTP. Penelitian ini menggunakan data panel seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2021–2024 dengan total 136 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner dengan pendekatan penalized likelihood metode Firth untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi data opini audit. Hasil analisis menunjukkan bahwa kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan IEPK memiliki hubungan positif terhadap probabilitas pemerintah provinsi memperoleh opini WTP, meskipun pengaruh ketiganya belum signifikan secara statistik. Secara substantif, peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP menunjukkan kecenderungan meningkatkan peluang perolehan opini WTP, sementara efektivitas pengendalian korupsi berperan sebagai faktor pendukung lingkungan tata kelola yang berintegritas. Tidak signifikannya hasil regresi mengindikasikan keterbatasan variasi data serta dominasi opini WTP pada tingkat pemerintah provinsi, sehingga pencapaian opini WTP telah menjadi baseline performance. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah memerlukan penguatan implementasi substantif pengawasan internal, pengendalian intern, dan manajemen risiko, tidak hanya peningkatan skor penilaian formal.
Analisis Fenomena Histeresis pada PDRB Jawa Barat Pascapandemi COVID-19 Amarulloh, Muhammad Ariz; Maulana, Irfan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i2.15149

Abstract

Pada 2020 lalu ekonomi Jawa Barat diguncangkan oleh pandemi COVID-19 yang mana walaupun ekonomi dikabarkan telah pulih, sejauh apa dampak dari pandemi tersebut tidaklah pasti. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah dampak dari pandemi COVID-19 tetap tercermin dalam PDRB Jawa Barat. Fenomena persistensi dampak dari suatu krisis pada output dikenal dengan histeresis. Analisis dilakukan pada data PDRB Jawa Barat pada tahun 2010 hingga triwulan ke-3 2025 dengan frekuensi triwulanan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pertama analisis structural break untuk menentukan titik dimana krisis menggeser tingkat output. Kedua, potensi output dalam hal tidak ada krisis diestimasi dengan menggunakan tren HP Filter dari data sebelum krisis. Ketiga, dilakukan analisis time series pada output gap untuk menyimpulkan histeresis. Hasil menunjukan bahwa terdapat penurunan tingkat pertumbuhan output pada PDRB Jawa Barat sebesar 0.17% dari potensinya untuk setiap periodenya. Penurunan tersebut bersifat persisten yang ditunjukan oleh pengujian stationary dimana hasil menunjukan bahwa output gap tidak menunjukan stationary dan mean reversing yang berarti pemulihan pada tingkat sebelum krisis tidak dapat dipastikan. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan pengujian dengan model AR(1) pada output gap yang menunjukan half-life dari impulse response membutuhkan waktu 16 periode atau 4 tahun untuk dapat meluruhkan separuh dari dampak guncangan.
Co-Authors Irfan Maulana, Irfan