Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Cendekia Ilmiah
Zebua, Yeremia
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Penyebaran Konten Deepfake Pornografi di Indonesia: Perspektif Hukum Cyber-Crime Ramadhanti, Amalia; Nazwatin, Prilia Diva; Dewi, Putri Chintya; Zebua, Yeremia
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15329

Abstract

Hak atas privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, hak atas privasi tersebut dilanggar karena adanya penyalahgunaan deepfake technology dalam penyebaran konten pornografi menimbulkan kekhawatiran serius dari masyarakat karena melanggar hak privasi, kehormatan, serta martabat dari korban. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) pembahasan dalam penelitian ini, yakni; ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyebaran konten deepfake pornografi; dan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten deepfake pornografi berdasarkan perspektif hukum cyber-crime. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pengaturan mengenai penyalahgunaan deepfake technology dalam penyebaran konten pornografi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral; serta pendekatan hukum cyber-crime menitikberatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peran kelembagaan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta unit siber Kepolisian Negara Republik Indonesia.
IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI ERA GLOBALISASI Zebua, Yeremia; Sianressy, Priyanka Fretiyanti Tirsa
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 24, No 1 (2026): Hukum dan Isu Sosial Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v24i1.7083

Abstract

Technological disruption in the era of globalization presents significant challenges for the legal system in ensuring digital justice, particularly regarding privacy protection, digital rights, cybercrime, and the gap in access to technology (Hukum et al. 2024). The rapid development of the internet, social media, artificial intelligence, and electronic information systems has transformed various aspects of Indonesian society, including legal, political, economic, and social aspects, thus demanding regulations that are adaptive, responsive, and oriented towards the principles of democracy and justice. This study aims to analyze the state's legal regulations regarding these technological dynamics and evaluate the extent to which the principles of democracy and justice have been fulfilled in handling technology abuse in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that technological regulations have been accommodated through Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the ITE Law, and strengthened by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. However, its implementation still faces various problems, such as multiple interpretations of norms, potential criminalization, and suboptimal protection of human rights. Therefore, it is necessary to strengthen legal policies that can guarantee legal certainty, protect citizens' rights, and maintain a balance between freedom of expression and legal responsibility in the digital space.
Co-Authors Dewi, Putri Chintya Nazwatin, Prilia Diva Ramadhanti, Amalia Sianressy, Priyanka Fretiyanti Tirsa