Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Rakhma Affandy, Zafira Azalia
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Dinamika Militerisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pasca Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia 2025 Azhar, Insyira Yusdiawan; Lorenza, Leuryan Cherry; Ruiyati, Febri Anggita; Rakhma Affandy, Zafira Azalia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.283-294

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kehadiran militer di jabatan pemerintahan sipil, serta dampaknya terhadap tata kelola sosial dan ruang demokrasi. Khususnya pasca kemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden tahun 2024. Penelitian ini menggunakan kerangka teori hubungan sipil–militer serta konsep demokrasi pasca reformasi. Kerangka tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan militer yang tidak hanya berfokus dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga berimplikasi pada politik, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang bersumber dari media berita nasional dan juga jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran militer di ranah jabatan sipil membawa dua konsekuensi utama. Pertama, dari sisi positif, militer dianggap mampu memperkuat stabilitas politik dan memberikan legitimasi pada kepemimpinan nasional. Kedua, dari sisi negatif, keterlibatan militer yang terlalu dominan berpotensi menggeser supremasi sipil dalam ruang demokrasi. Hal ini juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintahan. Dengan demikian, penting untuk menentukan kerangka hubungan sipil–militer yang seimbang agar stabilitas dan keamanan tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. 
Co-Authors Azhar, Insyira Yusdiawan Lorenza, Leuryan Cherry Ruiyati, Febri Anggita