Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Paturu', Reny Oktaviani
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Studi Komparatif Regulasi Adaptif dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 5.0 (Indonesia dan Jepang) Sariayana, Tiya Manikam; Paturu', Reny Oktaviani; Pratiwi, Maulidha Eka; Herdiawan; Yulianingrum, Aullia Vivi
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1731

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik regulasi adaptif di Indonesia dan Jepang dalam konteks perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 5.0, sambil mengidentifikasi model regulasi yang berpotensi diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan legislatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan legislatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum digital di kedua negara, sementara pendekatan konseptual bertujuan untuk membangun landasan teoretis mengenai regulasi adaptif, regulasi netral teknologi, Society 5.0, dan regulasi responsif. Pendekatan komparatif digunakan untuk menilai kesamaan dan perbedaan antara regulasi adaptif Indonesia dan Jepang dalam hal fleksibilitas kebijakan, kecepatan adaptasi, dan pola kolaborasi pemerintah-industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang telah menerapkan model regulasi adaptif yang proaktif, prediktif, dan berorientasi pada tata kelola berpusat pada manusia melalui berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Sandbox Regulasi dan Pedoman Tata Kelola Kecerdasan Buatan. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa regulasi reaktif, kesenjangan literasi digital, dan kapasitas birokrasi yang terbatas. Namun, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan regulasi adaptif melalui penguatan institusi, peningkatan literasi digital, pembentukan regulatory sandboxes, dan integrasi nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal dalam formulasi kebijakan digital. Studi ini menyimpulkan bahwa kesuksesan regulasi adaptif tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola hukum, partisipasi publik, dan keberlanjutan nilai-nilai manusia dalam kebijakan.
Analisis Yuridis Kartel Defensif dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia Surahman; Paturu', Reny Oktaviani
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1751

Abstract

Cartels are a form of agreement that is prohibited under competition law because they have the potential to lead to monopolistic practices and unfair competition. However, in practice, a phenomenon known as a defensive cartel has emerged, which is an agreement between business actors that is claimed to be aimed at maintaining industry stability or responding to external pressures, but has the potential to distort market mechanisms. This study aims to analyze the position of defensive cartels from the perspective of Indonesian competition law and to assess the application of the rule of reason principle by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). The research method used is normative juridical with a regulatory, conceptual, and case approach. The results of the study show that Indonesian competition law does not provide normative justification for defensive cartels, so that any agreement that meets the elements of Article 11 of Law Number 5 of 1999 still has the potential to be declared unlawful. The rule of reason principle opens up space for assessing the impact of competition and efficiency claims, but its implementation has not been optimal due to difficulties in proving22, particularly in relation to the use of circumstantial evidence. Therefore, it is necessary to strengthen the evidence mechanism and reformulate the cartel law enforcement policy to ensure the protection of business competition and consumer interests.
Co-Authors Herdiawan Pratiwi, Maulidha Eka Sariayana, Tiya Manikam Surahman Yulianingrum, Aullia Vivi