<![CDATA[Kawasan permukiman yang baik dan sehat sudah menjadi amanat dari UUD 1945, tetapi masih terdapat kawasan kumuh di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu Kota di Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon berkontribusi memberikan luas kawasan kumuh di Provinsi Jawa Barat. Ditemukan beberapa indikasi masalah, yaitu kegiatan setiap OPD masih sektoral, belum terjalinnya sinergi di antara OPD dalam Pokja PKP, dan kurangnya komunikasi berkala antara Pokja PKP Kota Cirebon dengan Pokja PKP Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan intergovernmental relations dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Teori yang digunakan adalah teori lima ciri-ciri khusus intergovernmental relations dari Wright, yaitu All Units, Interactions of Officials, Continuous and Cumulative, All Public Officials, dan Policy Emphasis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, intergovernmental relations dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurang rutinnya komunikasi di Pokja PKP Kota Cirebon, pelaksanaan kegiatan OPD di Kota Cirebon masih bersifat sektoral, dan minimnya hubungan langsung antara Pokja PKP Provinsi Jawa Barat dengan Pokja PKP Kota Cirebon. Kata kunci: Intergovernmental Relations, Kawasan Permukiman Kumuh, Kota Cirebon]]>
