Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Meilano Tegar Istiadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Warga Negara Asing yang Melakukan Perkawinan dengan Warga Negara Indonesia yang Tidak Melakukan Perpanjangan Izin Tinggal Meilano Tegar Istiadi; Tri Sulistyowati
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): February : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i1.1028

Abstract

Perkawinan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia tidak serta-merta mengakibatkan perubahan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing tersebut, kecuali dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sbr, yang menimbulkan pertanyaan mengenai status kewarganegaraan serta akibat hukum bagi Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia dan tinggal di Indonesia lebih dari lima tahun tanpa dokumen keimigrasian yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia tidak mengubah status kewarganegaraan Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sepanjang yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan naturalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari perspektif hukum keimigrasian Indonesia, Mohd Rizal Bin Ilias terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, serta tindakan administratif berupa deportasi.
Co-Authors Tri Sulistyowati